Kota dan Banjir: Tragedi Budaya Ketika Beton Menelan Jiwa Peradaban

Oleh Mochammad Sulton Sahara*

 

Air adalah cermin jiwa suatu bangsa, ketika kota-kota kita tenggelam, yang tenggelam bukan hanya rumah dan harta benda, tapi juga ingatan leluhur tentang harmoni dengan alam.

 

Prologia: Bayangkan pagi kelabu di Jakarta medio April 2026. Langit masih menetes sisa hujan malam, Ciliwung membengkak penuh lumpur, Jalan Sudirman-Jatinegara jadi sungai cokelat kental. Warga BSD City mengapung di atas ban velg, pedagang cilok Dayeuhkolot Kabupaten Bandung menyelamatkan gerobak dengan payung plastik, nelayan Brantas Gresik menatap air keruh yang dulunya mata pencaharian keluarga berturut-turut. Banjir bukan lagi musibah alam yang datang tiba-tiba, tapi ritual tahunan yang telah menyusup menjadi bagian budaya urban kita, seperti wayang orang yang tak pernah selesai babak pertamanya, atau kisah klimaks cerita Asmaraman Kho Ping Hoo pada setiap akhir narasi disetiap jilidnya. Di balik lumpur, tangis anak kecil, dan suara genset darurat, tersimpan cerita yang jauh lebih dalam: hubungan kota dan banjir sebagai cermin jiwa peradaban modern Indonesia. “Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita.“ (Suku Indian Amerika).

Mengapa manusia selalu bertarung melawan air, padahal nenek moyang kita hidup bersamanya dalam harmoni yang hampir puitis? Di masa lalu, banjir adalah guru yang bijaksana. Kerajaan Majapahit mengukir terasering padi di lereng Merapi yang galak, air Sungai Citarum menjadi denyut nadi kerajaan yang memberi kehidupan sekaligus mengingatkan kerapuhan kekuasaan. Sistem Subak Bali yang diakui UNESCO bukan sekadar irigasi canggih, melainkan manifestasi filsafat Tri Hita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Air dibagi rata bukan karena undang-undang pertanian modern, tapi kesadaran kolektif bahwa alam adalah tetangga abadi yang tak bisa dipaksa. Masjid Agung Demak berdiri anggun di tepi Sungai Serang yang kerap meluap, arsitekturnya mengalir mengikuti kontur banjir musiman seperti tarian pendet yang lentur. Nasi tumpeng yang kita hidangkan setiap Hari Kemerdekaan? Itu warisan petani Jawa yang tahu dengan pasti kapan tanam, kapan panen, kapan sungai meluap memberi kesuburan baru. Budaya kita lahir dari harmoni dengan banjir, bukan melawannya dengan tembok beton setinggi 20 meter. “Manunggaling kawula gusti karo alam”, Filsafat Jawa: Manusia bersatu dengan Tuhan melalui alam.*

Namun kota modern lahir dari trauma pemisahan yang tragis. Urban sprawl Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbangkertasusila bukan fenomena kebetulan alamiah, melainkan manifestasi budaya individualisme yang lahir dari trauma kolektif kemiskinan desa-kota. Sawah Sawah Beringin yang dulu melahirkan tumpeng emas kini jadi tanah kavling Rp5 miliar yang tak terjamah air sawah. Beton menggantikan lumpur subur, trotoar menggantikan got irigasi bambu, apartemen 30 lantai menggantikan saung atap ijuk yang bernapas dengan angin. Kita bangun tembok beton kokoh melawan air, lupa bahwa air selalu menang dalam perang panjang. Banjir bukan hukuman Tuhan yang kejam, melainkan budaya kota yang telah melupakan akarnya sendiri, seperti pohon beringin raksasa yang dipotong paksa demi mal 20 lantai.

Zero runoff seharusnya menjadi kembalinya budaya harmoni tersebut, tapi malah terperangkap sebagai jargon insinyur elit. Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2014 secara tegas mewajibkan setiap lahan menangkap 95 persentil curah hujan, 50-80 mm per hujan, lalu meresapkannya kembali ke tanah. Konsep sederhana namun revolusioner: setiap rumah, kantor, mal, wajib punya sumur resapan, tangki infiltrasi, atau bio-retensi. Tapi dalam budaya kota kita, sumur resapan jadi formalitas persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dibor asal-asalan lalu ditutup paving block mengkilap. Di BSD City, lahan 500 m² butuh 3-5 sumur resapan (estimasi biaya Rp25 juta-an), tapi developer lebih pilih kolam ikan koi impor dan landscape Instagramable. Di Dayeuhkolot Bandung Raya, petani eksodus jadi buruh pabrik tekstil, sawah subur jadi depo kontainer tanpa resapan satupun. Gerbangkertasusila? Sawah Lamongan yang dulu bersenandung bersama Brantas kini jadi gudang e-commerce raksasa, runoff naik 400%, Sungai Bengawan Solo minta tolong.

Budaya kita menyimpan ironi yang tragis sekaligus puitis. Di satu sisi, kita masih merayakan slametan panen dengan tumpeng 1 meter di setiap permulaan kerja, berdoa kesyukuran atas limpahan air Citarum yang dulu ‘suci’. Di sisi lain, kita meratap saat air Citarum yang sama balik membalas dengan banjir bandang. Perayaan syukur di Sungai Code Yogyakarta tetap kita lestarikan dengan penuh khidmat, nasi tumpeng-bambu, ayam putih, dan kembang tujuh rupa mengapung jadi simbol perdamaian dan persaudaraan dengan alam. Tapi di Jakarta, kini budaya itu  diganti tembok beton setinggi 2 meter, got U-ditch Rp500 miliar per kilometer, dan normalisasi sungai yang mematikan ikan, burung, dan cerita rakyat. Budaya kita terpecah dua: separuh masih ingat harmoni leluhur, separuh lagi ‘memuja’ beton sebagai dewa modern. “Ketika sungai berhenti mengalir, manusia yang tenggelam bukan di air, tapi dalam kesombongannya sendiri.“ – Catatan petani Citarum, abad ke-17 [1].

Belanda, bangsa yang pernah singgah hidup di Indonesia, memberikan pelajaran budaya yang paling dalam dan mind-blowing. 26% wilayahnya berada di bawah permukaan laut, populasi 17 juta orang padat dalam lahan seluas Jawa Tengah saja, tapi banjir besar terakhir terjadi pada 1953, 73 tahun lalu. Mereka tidak bertarung melawan air seperti gladiator Romawi, melainkan mengembangkan budaya “Ruimte voor de Rivier“ (Ruang untuk Sungai). Di Nijmegen, Kali Waal dilepaskan dari temboknya, melebar 400 meter ke lahan kosong yang kini jadi taman kota elok dengan festival tahunan. Di Kinderdijk, 19 kincir angin abad 18 masih berputar hidup, bukan nostalgia semata, tapi sistem pengairan aktif yang dipelihara dengan cinta seperti pusaka keluarga. Model matematika gamma process mereka prediksi deteriorasi tanggul dengan akurasi luar biasa menggunakan Bayesian update: setiap inspeksi lapangan memperbaiki model risiko hingga 1/10.000 tahun [2]. Rotterdam menciptakan water squares revolusioner, lapangan bola ramai anak-anak siang hari, berubah retensi banjir berkapasitas 1,8 juta liter malam hari. Di Room for the River program, 34 proyek dilepaskan sungai dari temboknya, ciptakan 475 hektar lahan baru untuk alam dan manusia. Budaya Belanda bukan “bertahan melawan air”, tapi “menari bersamanya”, air adalah mitra dansa, bukan musuh mematikan. “Delta bukan soal bertahan melawan air, tapi menari bersamanya.”  Rijkswaterstaat Belanda [3].

Kontras dengan Indonesia yang menciptakan refleksi budaya yang mengguncang. Kita habiskan Rp200 triliun untuk Giant Sea Wall NCICD yang belum pasti, sementara Jakarta tetap banjir tahunan. Bandung punya 400 sungai aktif, tapi budaya nyangkut, pedagang kaki lima menguasai tepian, masih hidup kuat seperti opera sabun tak berujung. Surabaya melestarikan kampung kali sebagai komunitas terapung unik, tapi Pemda pindahkan paksa ke flat beton yang tak bernyawa. Banjir bukan masalah beton semata, tapi budaya kota yang lupa gotong royong, sambut gawe, dan tepa slira, nilai-nilai yang dulu menyatukan kampung menghadapi musim hujan.

Zero runoff seharusnya jadi ritual budaya modern kembali ke akar. Bayangkan setiap RW Jabodetabek terapkan resapan komunal ala Subak Bali, bio-swale antar-rumah terhubung, tangki RW retensi 1.000 m³ dikelilingi bambu runcing, veteriner tanam pinggir got seperti pagar hidup. Di Bandung Raya, saung resapan jadi tempat slametan RW, sumur resapan dikelilingi tumpeng mini, doa keselamatan banjir dibaca bersama seperti shalawat Nabi. Gerbangkertasusila hidupkan sedekah bumi modern: sawah resapan dikelilingi petikrama warga, air Brantas disyukuri bukan ditakuti, ikan mujair kembali berkembang biak.

Tapi budaya kita terperangkap dalam tragedi kepemilikan lahan yang ironis. UUPA 1960 Pasal 19 memberi Hak Milik mutlak, bayar PBB, bebas konversi sawah jadi cluster. Sawah Citarum yang dulu tanah bumi pusaka kini kavling Rp5 miliar per 120 m². Developer BSD City, Summarecon Bekasi, Ciputra Surabaya Land konversi lahan produktif 231% dalam 30 tahun tanpa resapan wajib yang sungguh-sungguh [4]. Negara yang awalnya pegang Hak Pengelolaan hilang kuasa total. PBB 0,5% NJOP jadi pajak formalitas, tak kendalikan tata guna lahan sama sekali. Solusi beli ulang lahan? DKI Jakarta rugi Rp670 juta beli lahan milik sendiri tahun 2016 [5]. Satu hektar pinggiran Jakarta Rp500 juta-1 miliar per m². Seluruh urban sprawl Jabodetabek 10.000 hektar? Rp5 triliun, butuh 5 tahun APBD kota. Mustahil secara finansial dan politik-anggaran.

Budaya Belanda kembali beri petunjuk cerdas. Mereka pakai regulatory recapture tanpa beli lahan swasta masif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW/RTRK) jadi pagar tak terlihat yang tak mengorbankan HAM, UU Cipta Kerja dan UU Pentaan Ruang memberi kuasa pemda tetapkan zona fungsi. Zona hijau atau resapan larang konversi impermeabel di atas 50%. Zona banjir wajib menerapkan  koefisien resapan 70% dan Floor Area Ratio maksimal 1,5 kali luas lahan. Pelanggar? Cabut PBG, blacklist tender pemda. 

Konsolidasi tanah ala UU No. 5/1960 tak kalah canggih. Pemda kumpulkan lahan swasta untuk proyek strategis, retention pond Dayeuhkolot Bandung, green corridor anti-sprawl Mojokerto, ganti sertifikat setara di lokasi aman. Semarang sukses terapkan untuk drainase kota, Bogor pakai untuk bio-swale komunal [6]. Perpanjangan Hak Milik setiap 25 tahun jadi momen emas budaya. Audit Keterangan Rencana Kota/Kabupaten (KRK) wajib: lulus dapat sertifikasi hijau dan diskon PBB seumur hidup, gagal dapat status Hak Pakai sementara dengan PBB 50% lebih mahal.

Vancouver melengkapi narasi budaya urban modern. Tier 2 greenspace retensi 24 mm curah hujan pertama, lapangan bola ramai anak-anak siang hari, berubah retensi banjir 1,8 juta liter malam hari. Indonesia bisa adaptasi via SNI ramah iklim yang berbudaya: Tier 1 green roof untuk perkantoran SCBD Jakarta, Tier 2 bio-retensi untuk cluster Alam Sutera Tangerang, Tier 3 tangki modular untuk high-rise Pakuwon Indah Surabaya. Bayangkan saung Tier 2 di RW 05 Tebet Jakarta: planter box antar-carport dikelilingi bambu runcing, tumpeng kecil di pinggir sumur resapan, anak-anak main sambil belajar Tri Hita Karana modern.

Roadmap budaya nasional dimulai 2026 dengan skala nasional. Pilot 100 RW di Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbangkertasusila: slametan resapan, subsidi sumur Rp3 juta/unit dari APBD plus Dana Desa, target KRK 60% dalam dua tahun. Tahun 2027-2028 keluarkan Perda PBB Hijau nasional: penalti 0,5% untuk non-resapan, diskon 20% compliant. Dana penalti bangun 10.000 sumur resapan per tahun. Tahun 2029-2030 revisi RTRW megaurban: 30% zona hijau di pinggiran kota, pilot TDR 1.000 hektar zona banjir, dashboard GIS audit KRK real-time berbasis gotong royong digital.

Hitungannya realistis dan berbudaya. Lahan 500 m² di BSD City butuh 3-5 sumur resapan, total Rp25 juta, setara dua kali slametan RW besar. Return on investment menjanjikan: hemat evakuasi tahunan Rp100 juta per kecamatan, air tanah naik 20%, nilai properti melonjak 15%. Pemilik lahan BSD cukup bor sumur pakai gravel lokal Rp500 ribu per m³, tanam veteriner pinggir seperti pagar hidup ala kampung kali, biaya Rp7 juta, tahan 10 tahun. Developer Lippo Karawaci, Summarecon Bekasi, Sinar Mas Land Surabaya pintar bangun permeable park dengan saung bambu, dapat bonus FAR plus branding “Warisan Anti-Banjir”.

Budaya kota kita butuh ‘ritual baru’ yang mind-blowing. Ganti larung sesaji sungai mati dengan sedekah resapan tahunan, tumpeng di pinggir sumur, banjir tak lagi datang. Ganti kampung kali rusak dengan kampung air hidup, bio-swale jadi taman bermain anak, permeable park jadi saung ngopi warga RW. Festival Subak Urban di BSD: lomba tumpeng terbesar di atas bio-retensi, pameran kincir angin mini ala Kinderdijk, seminar Tri Hita Karana versi beton. Developer Sinar Mas Land, Ciputra Group, Pakuwon Jati bangun cluster budaya: resapan komunal bernama “Subak Modern”, branding “Warisan Anti-Banjir” yang laku keras di pasar milenial.

Di Jawa Tengah, budaya nyadran bisa berevolusi jadi nyadran resapan, ziarah makam sambil bersihkan sumur resapan RW, doa bersama agar air tanah kembali melimpah. Di Bali modern, Subak fisik digabung Subak virtual, aplikasi hitung KRK, lomba RW paling hijau dapat banten emas dari Pakuwon. Di Surabaya, sedekah bumi Brantas bangkit lagi: sawah resapan dikelilingi petikrama warga, ikan mujair kembali berkembang biak, anak-anak belajar ekologi sambil mancing. Kota yang lupa air akan ditelan air. Kota yang menghormati air akan diberi kehidupan oleh air.“ – Naskah Kerajaan Majapahit, abad ke-14 [7].

Urban sprawl bukan takdir ilahi, melainkan kegagalan budaya kolektif yang dalam. Negara dan pemda tak perlu habiskan Rp5 triliun beli ulang lahan swasta yang tak terkendali. Cukup kuasai melalui regulasi tegas yang berbudaya, insentif cerdas yang manusiawi, penegakan hukum konsisten yang adil. RTRW jadi pagar tak terlihat seperti punden berundak Majapahit, PBB berubah dari pajak formalitas jadi alat tata kelola seperti pajak bumi kerajaan, TDR ubah lahan banjir jadi aset kota berharga seperti tanah bumi pusaka yang kembali produktif.

Zero runoff bukan beban teknokratis, melainkan ritual budaya modern yang akrab di hati rakyat. Satu sumur resapan selamatkan RW seperti gotong royong membersihkan banjir 1953, seribu lahan selamatkan Jabodetabek seperti Subak menyelamatkan Bali dari kekeringan. Saat banjir Citarum 2025 masih membekas dalam ingatan kolektif, ingatlah kekuatan budaya kita yang abadi. Petani Subak ajarkan berbagi air demi keadilan, Belanda ajarkan beri ruang sungai demi keberlanjutan, leluhur Majapahit ajarkan syukuri limpahan demi kemakmuran.

Pemilik lahan BSD City, Dayeuhkolot, Mojokerto, mulailah bor sumur resapan pertama, tanam veteriner pinggir seperti pagar hidup, hidupkan kembali slametan resapan di RW Anda. Developer Sinar Mas Land, Ciputra Group, Pakuwon Jati, bangun cluster budaya dengan resapan komunal bernama “Subak Modern”, dapat branding premium “Warisan Anti-Banjir”. Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Surabaya, Bupati Bekasi, ambil kendali lahan kembali via regulasi budaya yang bijaksana, APBD tetap aman untuk rakyat.

Indonesia bebas banjir 2030 bukan utopia teknokratis yang lahir dari tender multitriliun atau blueprint insinyur, melainkan panggilan budaya untuk kembalinya harmoni yang telah kita kubur di bawah beton dan ambisi pribadi. Bayangkan ritual tahunan di setiap RW Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbangkertasusila: Slametan Resapan digelar dengan tumpeng emas di pinggir sumur resapan yang baru dibor, doa keselamatan banjir dibaca bersama seperti shalawat Nabi di masjid kampung, anak-anak menabur benih vetiver sambil bersenandung lagu rakyat, “Airku jernih, tanahku subur, banjir tak lagi datang.” Bukan proyek APBD megah, tapi gerakan budaya organik seperti Subak Bali yang menyelamatkan pulau dari kekeringan abadi, satu sumur selamatkan RW, seribu sumur selamatkan megapolitan.

Lihatlah Belanda bukan sebagai negara maju dengan anggaran tak terbatas, tapi komunitas yang mengubah trauma banjir 1953 menjadi filsafat hidup: “Ruimte voor de Rivier” yang kini jadi festival nasional di Nijmegen, kincir Kinderdijk yang berputar bukan untuk turis tapi irigasi aktif, water squares Rotterdam yang berubah fungsi dari lapangan bola menjadi penyelamat banjir sambil tetap jadi tempat anak-anak bermimpi. Indonesia punya DNA budaya yang lebih kaya: petani Majapahit yang mengukir terasering Merapi, Subak yang mengajarkan berbagi air sebelum konsep HAM ada, nyadran Jawa Tengah yang bisa berevolusi jadi ziarah sumur resapan, sedekah bumi Surabaya yang bangkitkan sawah Brantas dari Gudang e-commerce. Kita tak perlu import teknologi Belanda, cukup hidupkan kembali budaya yang tertidur di bawah paving block. “Kota yang lupa air akan ditelan air. Kota yang menghormati air akan diberi kehidupan oleh air.”

Waktunya bergerak sebelum beton benar-benar menelan jiwa peradaban kita. Pemilik lahan real-estat mewah di PIK2, Dayeuhkolot, Mojokerto, bor sumur resapan pertama di halaman rumah Anda besok pagi, tanam vetiver pinggir seperti pagar hidup leluhur, adakan slametan resapan pertama di RT Anda minggu depan. Developer Sinar Mas Land, Ciputra Group, Pakuwon Jati, bangun cluster budaya bernama “Subak Modern” dengan resapan komunal dan saung bambu, branding “Warisan Anti-Banjir” akan laku keras di pasar milenial yang haus identitas. Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Surabaya, Bupati Bekasi, ambil kendali lahan kembali melalui regulasi budaya yang bijaksana, ubah PBB dari pajak formalitas menjadi senjata tata kelola, buka festival Subak Urban nasional 2027. Harmoni budaya dengan air bukan mimpi 2030, itu panggilan yang sudah ditunggu alam selama puluhan tahun. Satu tumpeng syukur di pinggir sumur resapan akan mengubah sejarah dan budaya banjir Indonesia selamanya. Insyaallah!

—

*Mochammad Sulton Sahara, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Teknik, Universitas Sriwijaya, Palembang.

—

Daftar Pustaka

1. Poerwadarminta WJS. Baoesastra Djawa. Batavia: Ramayana; 1939.
2. US Army Corps of Engineers. Flood Risk Management Approaches as Being Practiced in Japan, Netherlands, United Kingdom, and United States. IWR Report No. 2011-R-08. Washington, DC: USACE; 2011.
3. Rijkswaterstaat. Room for the River Programme: Final Evaluation. Utrecht: Ministry of Infrastructure and Water Management; 2019.
4. Badan Pusat Statistik. Statistik Lahan Sawah Indonesia 2023. Jakarta: BPS; 2024.
5. Kompas. Pemprov DKI Tertipu Beli Lahan Milik Sendiri Rp670 Miliar. Jakarta: Kompas; 27 Juni 2016.
6. Direktorat Jenderal Bina Marga. Pedoman Konsolidasi Tanah untuk Infrastruktur. Jakarta: Kementerian PUPR; 2020.
7. Poerbatjaraka. Manuskrip Negarakertagama. Jakarta: Balai Pustaka; 1938.