Ali Sadikin Empu Peradaban Kota

Oleh: Prof. Sardono W Kusumo*

 Peringatan 100 tahun Ali Sadikin selama sepekan berakhir, 14 Juli 2026. Beragam acara mengingatkan kembali jasa-jasa Bang Ali membangun Jakarta. Perlu rasanya mengemukan lagi penghargaan dari Institutu Kesenian Jakarta kepada Bang Ali, pada 21026, yakni pemberian gelar “Empai Pedradaban Kota”. Semacam pertanggungan jawab pemberian gelar tersebut disampaikan dalam pidato Rektor IKJ waktu itu, Sardono W, Kusumo –sebuah narasi yang menggambarkan sosok Ali Sadikin sebagai tokoh yang kurang lebih “multidimensional”. Berikutini teks pidato tersebut.

ADA yang tak terelakkan pada setiap renungan akhir tahun. Kesadaran tentang waktu terasa mengemuka: ada yang akan berlalu, ada yang akan muncul, dan keduanya terasa berkaitan erat. Bila kesadaran ini diterapkan pada institusi yang bernama Institut Kesenian Jakarta, yang pada mulanya disebut Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, terbayang pentingnya rencana masa depan yang tak mungkin terlepas dari masa lampau. Segera tergambarkan bahwa masa depan dan lampau Institut Kesenian ini terkait erat dengan institusi-institusi lain. Terdekat, Institut Kesenian Jakarta adalah bagian dari satu  –katakanlah—sistem yang terdiri dari Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Pusat Kesenian Jakarta. Lebih luas lagi, Institut Kesenian Jakarta bersama Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Pusat Kesenian Jakarta sebenarnya adalah bagian dari stakeholdernya: masyarakat Jakarta, masyarakat kota besar.

Tergambarkan kemudian, masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang kompleks, yang setidaknya –seperti dikatakan oleh Ismail Seragerdin, pakar perkotaan, dalam pidatonya pada acara pemberian anugerah Prince Claus Award, 12 Desember 2000 di Amsterdam – Belanda, yang bertema “Urban Heroes”—mempunyai enam tuntutan yang mesti dipenuhi. Yaitu kota sebagai mesin pertumbuhan ekonomi; sebagai persemaian inovasi; sebagai jaringan kerja sama antarperorangan; sebagai pembawa perubahan nilai-nilai sosial; sebagai penyedia rasa ruang; dan sebagai pemelihara warisan budaya.

Setidaknya, Institut Kesenian Jakarta beserta Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Pusat Kesenian Jakarta memenuhi fungsi sebagai “persemaian inovasi, pembawa perubahan nilai-nilai sosial, pemelihara warisan budaya.” Pada hakikatnya, “konsep” inilah yang 35 tahun yang lalu, dalam kata-kata yang berbeda, dijadikan dasar dibentuknya keempat lembaga kebudayan dan pendidikan tersebut oleh fasilitatornya yang tak lain dan tak bukan adalah Gubernur DKI Jakarta, waktu itu, Ali Sadikin. Dalam buku Gita Jaya, catatan di akhir masa jabatan Gubernur Ali Sadikin, beliau mengatakan: antara lain fungsi Dewan Kesenian Jakarta adalah “membina dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para seniman untuk bebas berkreasi dan menyajikan hasilnya kepada masyarakat luas; memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati karya seni budaya, baik nasional maupun internasional.” Dan fungsi Institut Kesenian Jakarta, “sebagai wadah untuk membentuk kader-kader seniman muda bermutu.” Kita tahu, penyelenggaraan pergelaran kesenian merupakan manajemen seni dan sosialisasi “marketing” secara proporsional adalah fungsi Pusat Kesenian Jakarta, dan Akademi Jakarta berperan sebagai konsultan ketiga lembaga itu, sekaligus sebagai penasihat gubernur DKI Jakarta dalam pengembangan seni budaya beranggotakan bukan hanya seniman tetapi tokoh masyarakat dan ilmuwan.

Dengan kata lain, Institut Kesenian Jakarta beserta ketiga institusi yang terkait erat itu adalah salah satu contoh sebuah lembaga yang harus ada apabila sebuah kota direncanakan menjadi sebuah metropolitan. Dikatakan “salah satu” karena kota yang hidup dan berkembang tidak mungkin hanya didukung oleh semacam empat institusi tadi. Masih diperlukan institusi-institusi lain yang merupakan penjabaran dari “mesin pertumbuhan ekonomi”, dari “jaringan kerja sama antarperorangan”, dan yang berkaitan dengan “perubahan nilai-nilai sosial”.

Adakah Metropolitan Jakarta memiliki institusi yang lain itu? Ternyata, di masa sebelum dan sesudah dibentuknya keempat lembaga kebudayaan tersebut didirikan dan dilaksanakan banyak hal yang berkaitan dengan mengembangkan Jakarta sebagai metropolitan. Berbagai lembaga, peraturan daerah, proyek atau program, prasarana fisik, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Ujud itu semua antara lain: majalah Budaja Djaja (Budaya Jaya), Lembaga Bantuan Hukum, Sinematek, Kamar Dagang dan Industri Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan, Proyek Perbaikan Kampung (yang kemudian disebut Proyek M.H. Thamrin), program “tanam satu juta pohon”, kawasan industri Pulogadung, gelanggang remaja di lima kawasan Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol, Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brodjonegoro, Kebon Binatang Ragunan, ketentuan wajib uji barang produksi yang melahirkan Lembaga Konsumen, terminal-terminal bus, sekolah-sekolah, jalan, pusat perdagangan, Pekan Raya Jakarta, proyek ”MCK”, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, dan sebagainya.

Rasanya tak mungkin hal-hal yang dilakukan itu hanya sekadar hasil improvisasi atau cetusan sesaat. Bisa saja terjadinya memang mengesankan cetusan sesaat, seperti lahirnya program penghijauan Jakarta. Menurut Aristides Katoppo, wartawan Sinar Harapan, di tahun-tahun pertama Gubernur Ali Sadikin, ia diajak mewawancarai Gubernur oleh Arief Budiman. Pada kesempatan itulah Aristides sebagai pencinta alam menyampaikan soal penebangan banyak pohon besar. Gubernur bertanya, lalu usul Aristide apa. Jawab Aristides, untuk satu pohon yang ditebang sejumlah pohon baru mesti ditanam. Gubernur langsung menulis memo untuk Dinas Pertamanan, “Tanam satu juta pohon.” Memang, dalam buku Ramadhan K.H., Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977, diceritakan bahwa  Gubernur Ali Sadikin seringkali memutuskan ini dan itu secara spontan di lapangan. Mestinya di balik “kespontanan” itu adalah sebuah konsep atau setidaknya satu pemikiran yang bulat.

Dalam buku Gita Jaya, catatan Ali Sadikin selama ia menjabat gubernur DKI Jakarta, ia ungkapkan apa saja yang dipikirkannya untuk membawa Jakarta menjadi metropolitan.. Ia menyadari bahwa mengelola Jakarta tak bisa hanya memikirkan bagian per bagian, memikirkannya secara parsial. Pengelolaan Jakarta adalah “rangkaian yang saling berkaitan dari subsistem sarana dan prasarana, subsistem sosial budaya, subsistem ekonomi kota, dan subsistem politik dan pemerintahan.”  Ia selalu melihat sebab, akibat, serta pengaruh satu kebijakannya terhadap kebijakan yang lain, dan sasaran pembangunannya adalah manusia. Dengan kata lain, membangun Jakarta menjadi sebuah metropolitan semestinya berlandaskan pada satu konsep yang padu, jangka panjang, dan semua itu ditujukan untuk manusianya.

Pembangunan kota yang meletakkan manusia sebagai sentrum itulah yang agaknya perlu diperhatikan. Tak ada artinya gedung-gedung megah, jalan-jalan mulus, taman-taman indah bila manusianya terpinggirkan. Karena itu tepat yang disampaikan oleh Mochtar Lubis, jurnalis dan sastrawan yang vokal menyoal berbagai kemelencengan pemerintahan, ketika Ali Sadikin menerima Hadiah Ramon Magsaysay pada 1971. Tulis Mochtar: “Yang terpenting bukanlah hasil pembangunan Ali Sadikin yang bisa dilihat, tapi hasil yang lain, yang lebih besar, yang tak terlihat: ia menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang penuh dedikasi dan tanggung jawab orang Indonesia bisa menolong diri sendiri. Ia meningkatkan taraf hidup di Jakarta bukan dengan bantuan asing, tapi dengan imajinasi dan kepemimpinannya … ia memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk kerja keras demi kesejahteraan masyarakat.”

Atau, menurut Goenawan Mohamad, budayawan salah seorang anggota Akademi Jakarta, sukses Ali Sadikin adalah membuat Jakarta percaya pada dirinya sendiri. Inilah yang disampaikan Goenawan pada pelantikan anggota Akademi Jakarta 2002: “Dalam sejarah Jakarta, setidaknya sejak saya datang ke kota ini di tahun 1960, baru Ali Sadikin-lah yang berhasil membuat kota ini percaya kepada dirinya sendiri. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mengatasi lethargy yang menahun, mengatasi suasana lembek dan lamban, mengatasi sikap syak akan perubahan. Berangsur-angsur, kota ini mengatasi sikap curiga kepada pelbagai hal yang baru, dan melawan sikap pasrah yang menganggap bahwa yang buruk tidak akan bisa diubah menjadi baik.”

Ali Sadikin bukan hanya membangun Jalan Sudirman-Thamrin, bukan hanya untuk mereka yang sudah mapan, juga perkampungan kumuh, juga untuk rakyat kebanyakan. Sebuah kota di negara berkembang umumnya memang menyimpan paradoks: kemiskinan dan kemewahan, kepedihan dan kesenangan, kebodohan dan kecerdasan, harapan dan keputusasaan, keseragaman dan kebedaan, keberaturan dan kekacauan. Ali Sadikin berupaya mengurangi paradoks itu untuk kesejahteraan bersama. Dan ia berhasil. Menurut Kenneth Watts, staf di United Center for Housing, Building and Planning[1] yang mengkonsultani Jakarta Outline Plan 1957, yang mengunjungi kembali Jakarta pada 1971, memuji-muji Ali Sadikin dan staff pemerintahan DKI Jakarta. Pujian itu karena ia menemukan “semangat baru di kampung-kampung yang Anda [Ali Sadikin] perbaiki lingkungan fisiknya secara sistematik, bangunan baru sekolah-sekolah, poliklinik dan fasilitas umum yang lain … Saya yakin pendekatan Anda pada masalah kota besar di Jakarta tepat.”

Ali Sadikin mengembangkan Jakarta Outline Plan 1957 menjadi Rencana Tatakota Jakarta 1965-1985. Bukan hanya pendekatannya yang membuahkan keberhasilan Rencana Tatakota tersebut. Ali Sadikin memimpin staf pemerintahan DKI Jakarta yang terbuka, demokratis, proporsional, mendengarkan orang lain, dan siap menyingsingkan lengan baju – itulah trtutama yang menunjang keberhasilan itu. “Kepemimpinan tidak akan jalan hanya dengan karisma, seorang pemimpin harus juga siap untuk bekerja,” kata Ali Sadikin.

Dalam buku Ramadhan KH, dikisahkan bagaimana Gubernur Ali Sadikin keluar-masuk kampung, turun naik bus kota dalam panas yang terik, atau di bawah hujan. Ajip Rosidi, ketua Dewan Kesenian Jakarta 1972-1981, dalam orasinya pada pemberian Anugerah Cipta Utama dari Dewan Kesenian Jakarta untuk Ali Sadikin, 24 Agustus 2002, mengisahkan bagaimana Ali Sadikin membantu persoalan yang dihadapi Dewan. Tutur Ajip: “Bengkel Teater pimpinan Rendra yang hendak mengadakan pementasan di TIM seperti yang sudah dijadwalkan oleh DKJ, kena cekal oleh Pepelrada Jawa Tengah sehingga tidak boleh berangkat ke Jakarta. Hal itu tentu menimbulkan kepanikan …. DPH DKJ segera melaporkan hal itu kepada Bang Ali di kantornya. Bang Ali pada waktu itu juga mengangkat telepon, berbicara dengan Kolonel (atau Brigjen) Leo Ngali yang menjadi Asisten I Pepelrada Jawa Tengah yang mengeluarkan larangan itu. Setelah berbicara beberapa menit, Leo Ngali menyatakan akan mencabut larangannya dan rombongan Bengkel Teater boleh mengadakan pertunjukan di TIM.”

Kini, siapa pun yang ingin membangun Jakarta, mau tak mau, harus mempelajari yang sudah dilakukan Ali Sadikin: konsep-konsep dasar ke arah Jakarta masa depan, Jakarta yang berperadaban sebuah kota metropolitan. Salah satu contoh adalah Institut Kesenian Jakarta. Institusi pendidikan ini adalah sebuah investasi masa depan. Institut ini didirikan 35 tahun yang lalu, jauh sebelum media televisi menjadi industri yang besar, media cetak belum semeriah sekarang, juga media advertensi belum seramai kini. Dan lihatlah sekarang, alumni Institut Kesenian Jakarta menjadi tulang punggung industri media elektronik, mengisi dunia desain grafis di perusahaan media cetak dan perusahaan periklanan. Juga alumni Institut Kesenian Jakarta, antara lain, yang kini berkiprah di dunia seni tari kontemporer, yang ketika institusi ini didirikan belum terbayangkan akan menjadi apa lulusan Jurusan Seni Tari-nya.

Tugas generasi sekaranglah untuk mengembangkan lebih jauh dasar-dasar peradaban kota yang sudah diletakkan oleh Ali Sadikin. Tanpa semangat dan visi maju ke depan, dasar-dasar itu dikhawatirkan bakal menjadi warisan yang beku –hal yang menyalahi semangat yang telah dirintis oleh Ali Sadikin. Kalau toh kerja dan pemikiran Ali Sadikin di sana-sini ditemukan cacat dan kelemahan, baiklah kita kutip kesan seorang warga DKI Jakarta yang dicatat dalam buku Ramadhan KH: “Gubernur bukan tukang sulap, melainkan oknum pemerintahan biasa-biasa saja, yang menarik pajak dan retribusi dengan kekuasaan yang ada padanya untuk dikembalikan lagi buat kemaslahatan penduduk … Bedanya, ada gubernur yang lebih berhasil, ada yang tidak.”

           * * *

KARENA itu, atas semua perimbangan yang telah kami uraikan tersebut, pada hari ini, 25 Januari 2005, perkenankan seluruh Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta untuk mengucapkan rasa syukur atas amal dan jasa Bapak Ali Sadikin bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat ibu kota Jakarta. Untuk itu Institut Kesenian Jakarta merasa perlu memberikan tanda dalam bentuk gelar Empu di bidang peradaban kota untuk Bapak Ali Sadikin, agar ke depan tanda-tanda peradaban itu menjadi rujukan dan inspirasi warga kota.

Memberikan pengakuan keilmuan di bidang kebudaya ini merupakan langkah awal dalam tradisi Institut Kesenian Jakarta. Merujuk pada visi dan misi pendidikannya, Institut Kesenian Jakarta berkewajiban untuk mengakui dan menghormati keperintisan dan kemampuan sesorang dalam meningkatkan nilai-nilai budaya baru. Keperintisan yang diikuti dengan perilaku yang konsisten dari seorang pejabat negara telah dibuktikan oleh Bapak Ali Sadikin.

Mengapa Empu? Dalam sejarah kebudayaan klasik Indonesia “empu” merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada para intelektual dalam bermacam-macam bidang seperti sastra, kriya, tari, teater, musik, bangunan, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Di samping menguasai ilmu, para empu juga memiliki kemampuan profesional karya cipta sakral yang membawa berkah dan barokah bagi umat manusia. Maka seorang empu adalah sosok pribadi yang menguasai ilmu dan laku daya cipta. Seorang medium dunia imanen dan transenden.

Kedudukan para empu dalam budaya modern digantikan oleh kaum intelektual modern. Mereka adalah para ilmuwan, seniman, filsuf, agamawan, negarawan. Karena prestasi dan keperintisannya itulah pada hakikatnya mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan para empu di masa lampau, yaitu mencapai temuan-temuan dan langkah-langkah kearifan yang memberikan barokah. Barokah inilah yang dapat di tafsirkan secara beragam dalam masyarakat modern.

 Singkat kata, memberikan gelar “empu” atau “mengempukan” Ali Sadikin, tak lain dan tak bukan adalah “menghormati jasa-jasa Ali Sadikin” dalam meletakkan fondasi untuk sebuah peradaban kota.

Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberkati ini semua. Amin.

Institut Kesenian Jakarta

25 Januari 2006

*Profesor Sardono W. Kusumo, United Nations Centre for Housing, Building and Planning (UNCHBP), sebuah badan PBB, didirikan pada 1965 untuk mengkoordinasikan program-program internasional di bidang permukiman, perumahan, dan perencanaan tata ruang perkotaan. Pada akhir 1970-an badan ini diubah menjadi UN-Habitat