Performance Art, Politik & Kita di Antaranya

Oleh: Purnawan Andra*

Kita hidup di zaman yang semakin sulit membedakan kenyataan dan pertunjukan. Hampir setiap hari publik disuguhi peresmian proyek, kunjungan kerja, konferensi pers, dan berbagai seremoni kenegaraan yang diproduksi dengan estetika visual yang semakin canggih. Politik tidak lagi hanya bekerja melalui kebijakan, tapi juga melalui citra. Yang diperebutkan tidak sekedar keputusan, tapi juga perhatian.

Dalam kondisi politik menjadi pertunjukan seperti ini, performance studies menawarkan cara baca yang menarik. Bidang kajian yang berkembang dari studi pertunjukan ini tidak melihat performa hanya sebagai aktifitas seni di panggung, tapi sebagai tindakan sosial yang dipentaskan di hadapan publik.

Politik, ritual, kampanye bahkan keseharian dapat dibaca sebagai performance karena melibatkan peran, audiens, simbol dan pengelolaan kesan. Dari perspektif ini, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah politik itu pertunjukan. Tapi pertunjukan seperti apa yang sedang dimainkan.

Mengelola Persepsi

Performance art memberi titik berangkat yang menarik untuk memahami persoalan tersebut. Dalam salah satu aksi yang dibahas Afrizal Malna (2023), seorang seniman melilitkan balon ke seluruh tubuhnya lalu berjalan di ruang publik. Ia naik angkot, masuk pusat perbelanjaan dan bergerak di tengah rutinitas kota. Balon yang identik dengan pesta dan kegembiraan berubah menjadi beban yang membatasi gerak. Tubuh dipaksa mengalami langsung paradoks antara janji kebahagiaan dan kenyataan yang mengekang.

Di situlah kekuatan performance art bekerja. Ia tidak menawarkan hiburan atau jawaban. Ia menggunakan tubuh untuk menghadirkan kenyataan yang sering tidak terlihat. Lebih lanjut dikatakan Afrizal, performance art menjadikan tubuh dan kehidupan sehari-hari sebagai peristiwa yang membuka relasi kuasa, krisis dan paradoks zaman. Ia tidak menenangkan penonton. Ia justru mengganggu kenyamanan agar kesadaran muncul.

Politik Indonesia hari ini sering bergerak dengan logika yang hampir berlawanan. Jika performance art menghadirkan kenyataan, politik justru kerap mengelola persepsi tentang kenyataan. Berbagai proyek pembangunan dipresentasikan melalui visualisasi optimisme yang nyaris tanpa cela. Narasi tentang kemajuan, pertumbuhan dan masa depan terus diproduksi melalui slogan, video promosi hingga berbagai seremoni yang dirancang untuk membangkitkan rasa bangga.

Terkait hal ini, pemikiran Sara Ahmed tentang politik emosi menyebut bahwa emosi bukan sekedar pengalaman personal, tapi sesuatu yang diproduksi dan diarahkan secara sosial. Dalam konteks politik, optimisme, kebanggaan atau harapan dapat menjadi instrumen yang mengikat publik pada narasi tertentu. Negara tidak hanya mengelola kebijakan tapi juga mengelola perasaan.

Kita bisa melihatnya pada berbagai narasi besar yang mendominasi ruang publik beberapa tahun terakhir. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dipresentasikan sebagai simbol lompat masa depan. Program-program strategis dikemas dalam bahasa transformasi nasional. Visi Indonesia Emas 2045 terus digaungkan sebagai horizon kolektif yang harus dipercaya bersama.

Tidak ada yang salah dengan harapan. Tapi pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika harapan diproduksi jauh lebih intens dibanding pembicaraan mengenai berbagai persoalan yang masih berlangsung di lapangan?

Tubuh sebagai Arsip

Di sinilah tubuh menjadi penting. Performance art selalu kembali pada tubuh karena tubuh adalah tempat pertama di mana kebijakan dirasakan. Seorang seniman yang berjalan tanpa alas kaki di atas aspal panas dengan kepala dibungkus plastik tidak sedang mewakili penderitaan. Ia sedang mengalami penderitaan itu secara langsung. Dengannya, tubuh menjadi arsip hidup dari krisis ekologis dan kekerasan ruang kota.

Sebaliknya, dalam banyak praktik politik, tubuh sering menghilang dari panggung. Yang tampil adalah grafik, target, atatistik dan presentasi. Sementara itu, tubuh-tubuh yang mengalami dampak kebijakan sering hanya muncul sebagai angka.

Kita dapat melihatnya dalam berbagai konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam kasus Raja Ampat misalnya, yang tampil dalam narasi resmi adalah hilirisasi, investasi strategis dan kebutuhan mendukung industri masa depan.

Namun di balik itu terdapat kekhawatiran mengenai kerusakan ekosistem, perubahan ruang hidup masyarakat lokal dan ancaman terhadap salah satu kawasan biodiversitas paling penting di dunia. Dalam ekspansi industri nikel di beberapa daerah, yang sering dipromosikan adalah hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang lebih jarang muncul adalah perubahan lanskap ekologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat setempat.

Persoalan serupa juga terlihat dalam berbagai bencana ekologis yang terus berulang. Ketika banjir, kekeringan atau krisis air bersih terjadi, perdebatan sering bergerak pada level adminstratif dan teknokratis. Padahal ada tubuh-tubuh nyata yang harus menanggung panas yang semakin ekstrem, ruang hidup yang menyusut dan ketidakpastian yang terus membesar. Begitu juga pada kasus MBG, sarana prasarana pendidikan yang tak terurus, kekerasan komunal yang makin kerap terjadi dan berbagai problem kompleks lainnya.

Di titik ini, pemikiran Richard Schechner menjadi relevan. Ia memperkenalkan konsep restored behavior, yaitu tindakan yang terus diulang sebagai bagian dari sebuah pertunjukan sosial. Politik Indonesia penuh dengan praktik semacam ini. Kunjungan ke lokasi bencana, blusukan ke pasar, penanaman pohon, panen raya, penggunaan pakaian adat hingga berbagai seremoni kenegaraan adalah gestur yang terus direproduksi.

Gestur-gestur itu tidak otomatis salah. Tapi performance studies mengajak kita bertanya lebih jauh – apakah tindakan itu menghasilkan perubahan nyata atau sekedar mengulang citra tertentu? Yang dipentingkan adalah dampak atau visualitasnya?

Ekonomi Perhatian

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di era media sosial. Demokrasi kini tidak hanya berlangsung di ruang parlemen atau bilik suara, tapi juga dalam ekonomi perhatian yang dikuasai algoritma. Politisi dipaksa menjadi kreator konten. Kebijakan dipaketkan menjadi materi promosi. Kritik bahkan sering berubah menjadi komoditas visual yang dikonsumsi cepat lalu dilupakan.

Sebagaimana pernah diingatkan Guy Debord dalam gagasannya tentang masyarakat spektakel, kehidupan sosial perlahan direduksi menjadi rangkaian representasi. Hari ini kita menyaksikan gejala itu dalam bentuk yang lebih massif. Yang menang sering kali bukan argumen yang paling kuat, tapi citra yang paling menarik perhatian.

Di tengah situasi tersebut, performance art justru menawarkan pelajaran yang penting bagi demokrasi. Ketika Melati Suryodarmo terus jatuh dan bangkit dalam Exergi: Butter Dance, ia tidak menyembunyikan kegagalan. Ketika Arahmaini membawa isu lingkungan ke ruang publik, ia tidak sedang membangun citra optimistis. Mereka menghadirkan ketidaknyamanan sebagai cara membaca kenyataan.

Itulah perbedaan paling mendasar antara performance art dan banyak praktik politik hari ini. Performance artmempertaruhkan tubuh untuk membuka kesadaran. Politik sering mempertunjukkan kesadaran tanpa benar-benar mempertaruhkan tubuhnya sendiri.

Karena itu, masalah politik Indonesia hari ini mungkin bukan kekurangan pertunjukan. Justru sebaliknya, kita hidup di tengah terlalu banyak seremoni, terlalu banyak simbol, terlalu banyak citra dan terlalu banyak panggung. Yang semakin langka adalah kehadiran yang sungguh-sungguh.

Dan mungkin, di situlah pelajaran paling berharga dari performance art bagi demokrasi. Bukan bagaimana tampil di hadapan publik, tapi bagaimana berani menghadirkan kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak nyaman, ke tengah panggung bersama.

*Purnawan Andra, alumnus Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Humanities & Social Science di Universiti Sains Malaysia.