Pelukis Masa Lalu di Ranah Pemilu

Oleh Agus Dermawan T.

BULAN AGUSTUS 2023 pelukis Nasirun dan dalang cum pelukis Sujiwo Tejo menggelar pameran kolaboratif berjuluk “Presiden Alternatif : Doa Pemilu Damai dan Bahagia”. Kita menduga bahwa pameran itu akan serius mengetengahkan visual sosok para capres (calon presiden) alternatif, untuk menyaingi capres yang sudah digadang-gadang : Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tapi dugaan kita keliru, lantaran pameran yang ternyata komikal dan parodik itu mengetengahkan sosok Nasirun dan Sujiwo Tejo sendiri sebagai calon kepala negara.

Penghadiran diri mereka sebagai capres bohong-bohongan, diikuti lukisan yang menggambarkan situasi pemilu, yang juga berisi gurauan. Dalam lukisan Bumi Gonjang-ganjing mereka menggambar Presiden Joko Widodo (diindentikkan sebagai Parikesit berambut gondrong) sedang mendalang. Di sekitar Joko Widodo tampak penabuh gamelan yang terdiri dari para petinggi partai. Lalu, dari judul pameran dan dari deretan karya yang dipertunjukkan, Nasirun dan Sujiwo seperti berkata : pilpres dan pileg (pemilihan legislatif) 2024 itu geguyonan. Sehingga harus berjalan gayeng bagai pertunjukan wayang. 

Dalam menghadapi pemilu, pelukis era 1990-an sampai generasi sekarang memang cenderung enteng-entengan. Karena benak mereka agaknya berkata : siapa pun presidennya, siapa pun legislatornya, nasib seniman akan tetap begini-begini saja. Dan ini sangat berbeda dengan yang ada dalam benak pelukis masa lampau. Seperti yang terbaca dalam kehidupan politik Sudjojono (1913 -1986), Affandi (1907-1990) dan Dukut Hendronoto alias Pak Ooq (1920 -1978).

Diinspirasi politik Maxim Gorky 

Keterlibatan hati dan pikiran Sudjojono dalam politik partai sudah penuh semangat sejak tahun 1950-an. Sehingga ketika PKI tercatat sebagai pemenang nomer 4 dalam pemilu 1955, ia ditunjuk sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) oleh partai itu. 

Kehadirannya dalam politik diilhami oleh Maxim Gorky, sastrawan Rusia yang sangat perduli kepada politik. Oleh karena itu, ketika sidang pertama DPR dilakukan, yang tanggalnya persis dengan kelahiran Maxim Gorky (20 Maret), ia pun hadir. Di situ Sudjojono tidak bicara dalam sidang, tapi justru malah membuat sketsa suasana sidang. Dalam sketsanya ia menulis inskripsi : Hari Pertama sidang pertama DPR pil rak pertama 20 Maret 1956 (Gorky lahir hari ini djuga pada 1845). Perlu dijelaskan, yang dimaksud pil rak adalah “pilihan rakyat”, atau pemilihan umum.

Sudjojono adalah seniman yang suka berpolitik dengan menjunjung demokrasi. Ia menyukai pemilu. Karena itu pada tahun 1956 ia mencipta lukisan tentang sekumpulan rakyat jelata yang sedang menatap poster-poster partai yang ditempel di tembok. Lukisan itu adalah gambaran kenangannya kepada keramaian kampanye politik pada waktu pemilu tahun 1955, yang diikuti oleh 30 partai. Sayang lukisan yang berjudul Menyimak-nyimak Poster itu belum selesai, sehingga citra tempelan jajaran poster yang disimak-simak itu tidak terpresentasi. Padahal karya ini berpotensi menjadi adikarya.

Pada tahun 1966 Sudjojono mencipta Maka Lahirlah Angkatan 66. Lukisan ini menggambarkan seorang pemuda sedang memegang kuas dan kaleng cat. Wajahnya tegang. Ujung celana panjangnya nampak tergulung sebelah, yang memberikan imaji kepada kita bahwa pemuda itu baru lepas dari kesibukan dan kehiruk-pikukan yang luar biasa. Ia berdiri di tengah kota Jakarta yang berantakan, dengan becak, sepeda serta mobil berserakan di jalan raya. 

Di bagian bawah lukisan ada inskripsi ejaan lama yang terbaca begini: ”Dengan segala alat, dengan segala kebranian yang menakjubkan, penyambung lidah rakyat yang muda-muda ini berkata : Demi Ampera!” Kita tahu, ”ampera” adalah singkatan dari ”amanat penderitaan rakyat”, ungkapan sosial politik populer tahun 1960-an. Lukisan artistik dan provokatif Sudjojono ini merupakan dokumentasi politik penting. Adam Malik (wartawan, kolektor, wakil presiden) mengatakan bahwa Maka Lahirlah Angkatan 66 menyimpan narasi besar sejarah politik Indonesia. Narasi itu begini. 

Syahdan pada medio Mei 1965 terdengar isu munculnya “Dewan Jenderal” yang beranggotakan sekelompok petinggi militer Angkatan Darat. Dewan ini dianggap kaki tangan nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme) Inggris dan Amerika. Didesas-desuskan bahwa “Dewan Jenderal” akan mengkudeta Presiden Sukarno dan pemerintahannya. 

Para petinggi militer dan petinggi politik resah. Terutama dari kalangan PKI (Partai Komunis Indonesia). Untuk melakukan pencegahan kudeta “Dewan Jenderal”, mereka diam-diam membuat pelatihan militer bagi rakyat sipil, di bawah komando Letnan Kolonel Untung. Ini sebagai kelanjutan dari usul ketua PKI Aidit pada Januari 1965, yang meminta Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi merealisasi gagasan mempersenjatai 5 juta petani dan buruh. Dan menjadikan kelompok sipil bersenjata itu sebagai Angkatan ke-5, setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian.

Lalu pada bulan Agustus tersiar kabar bahwa Presiden Sukarno sakit keras, sehingga harus didatangkan tim dokter dari Republik Rakyat Tiongkok. Bahkan diisukan bahwa Sukarno akan menderita lumpuh, sehingga tak mungkin memimpin lagi. Situasi ini konon membuat Letnan Kolonel Untung berkehendak membuat gerakan, dengan menggunakan PKI sebagai pendukung utamanya. 

Pada 30 September 1965 tengah malam terjadilah tragedi politik itu. Para jenderal yang dituduh sebagai petinggi “Dewan Jenderal” dibunuh oleh pelaku kudeta yang menamakan diri sebagai “Dewan Revolusi”. Namun kudeta gagal, karena unsur Angkatan Darat yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto berhasil melumpuhkan. 

Rakyat terkejut melihat peristiwa luar biasa itu. Mahasiswa dan pemuda marah atas terjadinya politik berdarah di tengah sulitnya sandang-pangan -papan. Lalu mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi besar-besaran. Mereka meneriakkan berbagai tuntutan. Di antaranya adalah pembubaran PKI serta pembentukan pemerintahan baru, dan pemilihan presiden baru.

Gerakan para pemuda dan mahasiswa ini membuahkan hasil. Presiden Sukarno akhirnya mengeluarkan Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Surat itu memberi kekuasaan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan. Dengan begitu pemerintahan Sukarno resmi tumbang. Sementara gerakan menggelombang para pemuda itu disebut sebagai Angkatan 66. 

Lalu, apa pikiran dan aspirasi Sudjojono di balik lukisan itu? “Sesungguhnya lukisan Lahirlah Angkatan 66 adalah gambaran tuntutan anak muda ihwal jalan politik yang lebih konstitusional. Tuntutan itu adalah agar pemerintah mengadakan pemilu untuk menjaring para legislator baru, yang kemudian bisa mengusulkan sejumlah nama kandidat presiden baru, selain Soeharto.” Karena Sudjojono menyimpul bahwa Supersemar adalah surat penunjukan Soeharto sebagai pejabat presiden, bukan sebagai pengganti presiden. 

Namun pemilihan sejumlah kandidat presiden tidak pernah terlaksana. Karena Soeharto ujug-ujug diangkat sebagai (calon tunggal) presiden oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada 1967.

Lukisan penyingkiran PPP

Pada tahun 1982 Orde Baru menyelenggarakan pemilu yang ketiga kalinya. Pada masa itu pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yakni Partai Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Masyarakat tahu bahwa dari pemilu ke pemilu dua partai di luar Golkar selalu digembosi secara sistemik. Sehingga pada 1982 Golkar bisa punya 232 kursi di DPR, sedangkan PPP punya 94 kursi, dan PDI cuma 24 kursi. Bagi pemerintah, PDI dianggap sudah takluk. Namun PPP, yang merupakan kumpulan partai-partai Islam, dianggap masih membahayakan. Dengan begitu PPP harus dijinakkan. Maka internal PPP pun digoyang. Situasi politik pun heboh. Dan PPP yang senantiasa bersemangat kampanye, selalu diharu biru.

Suasana kampanye PPP untuk pemilu 1982 itu sempat direkam Sudjojono dalam lukisan berukuran mini. Dalam kanvasnya terlihat 2 wanita Muslim yang sedang berbisik-bisik gelisah mengenai nasib partainya. Dari balik kerudungnya mereka berucap rahasia dengan jari-jari tangan yang menunjukkan rasa was-was. Di kejauhan terlihat bendera PPP yang berlatar putih dengan gambar ka’abah, dengan ditemani bendera merah-putih sedang berkibar. Suasana kampanye itu terkesan sepi, tanpa seorang pun ada di jalanan.

Pelukis Affandi juga melukis kampanye PPP ini. Di kanvasnya yang lebar ia menggambarkan lambang tiga partai itu, dalam bentuk realistik atau non simbolik. Ada banteng (lambang PDI) yang sedang melompat-lompat. Ada pohon beringin (lambang Partai Golkar) yang berukuran besar dan dominan. Sementara di kejauhan ada ka’abah yang berdiri sendirian di bawah langit.

Lukisan berjudul Kampanye Pemilu Nasional ini mengetengahkan kenyataan bahwa PPP memang sedang dipinggirkan. Penciptaan lukisan tersebut kabarnya didorong oleh KH Hamam Ja’far, pemimpin Pondok Pesantren Pabelan, Mungkid, Magelang. Di situ sang kiai bilang dengan prihatin bahwa penggembosan pemerintah atas PPP harus diabadikan. Jadilah lukisan itu. Karya ini hadir unik, setelah diketahui bahwa ternyata Affandi hanya sekali itu saja mencipta lukisan yang bertema pemilu.

Pemilu dan film animasi

Pemilu sangat penting untuk bangsa yang mencoba berdemokrasi. Begitu juga bagi Presiden Sukarno, yang pada akhirnya memiliki Demokrasi Terpimpin. 

Pada 1950-an pemerintah Indonesia punya gagasan untuk menggelar pemilu partai politik. Untuk membuktikan kemampuan dalam berdemokrasi, pemilu harus terlaksana sebaik-baiknya, dan diikuti oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Untuk itu diperlukan piranti publikasi untuk mengajak rakyat agar antusias terlibat. Salah satu medium untuk mengajak seluruh rakyat adalah film, dalam hal ini film animasi. Sukarno lalu mencari seniman yang mampu membuat film animasi itu. Lalu ditemukanlah nama pelukis Dukut Hendronoto alias Pak Ooq (saudara kandung pelukis Soerono, Sumitro, Sapto Hudoyo). 

Untuk memaksimalisasi animasinya, Sukarno mengirim Dukut untuk belajar seni animasi ke Walt Disney. Untuk mendorong Disney agar mengajar dengan intens dan baik, Sukarno menemui kreator Mickey Mouse itu di Amerika Serikat. Sepulang dari sana Dukut lantas melahirkan film animasi mengenai pemilu, Si Doel Memilih. Film produksi PPFN (Pusat Produksi Film Negara) ini diputar di pelosok Tanah Air untuk menyambut pemilu pertama Republik Indonesia, 1955.

Pemilu adalah ajang demokrasi. Oleh karena itu spirit demokrasi juga harus terus dihidupkan pada pasca pemilu. Dan Dukut melakukan itu. Maka ia pun mengeritik jejak pemerintahan Sukarno yang keliru, meski sang presiden sangat berjasa kepadanya di kurun lalu. Lantas terciptalah lukisan Antri Minyak Tanah, 1963, yang menggambarkan penderitaan rakyat di tengah ambruknya ekonomi pemerintahan Sukarno. Dalam karya tersebut tergambar papan hitam yang bertuliskan : Semua lapisan memerlukan “minjak”…. tetapi tidak semua mengalami susahnja waktu revolusi. Sama-sama mengalami pahitnja. Tetapi sekarang…?

Lukisan realisme sosial yang kritis itu pernah dipamerkan. Dan sempat ditonton oleh orang-orang dekat Sukarno. Beruntung, Dukut yang menyukai pemilu, dan pendamba demokrasi, tidak ditangkap dan dijebloskan ke penjara. ***

——

Agus Dermawan T. 

Kritikus Seni. Narasumber Ahli Koleksi Benda Seni Istana Kepresidenan Republik Indonesia.