Ketika Puisi Meluruskan Politik: Seruan Damai dan Kesadaran Kebangsaan

Oleh: Abdul Wachid B.S.*

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas keberagaman. Namun, tidak jarang keberagaman itu berubah menjadi potensi konflik, terutama ketika suhu politik memanas. Sejak awal berdirinya republik ini, politik kerap menghadirkan ketegangan, sementara rakyat membutuhkan keteduhan. Dalam momen-momen demikian, puisi hadir bukan sekadar sebagai karya seni, melainkan sebagai suara hati bangsa, yang menyejukkan sekaligus meneguhkan nurani.

John F. Kennedy pernah berkata, “Jika politik bengkok, maka puisi akan meluruskannya.” Kalimat ini menegaskan bahwa puisi mampu menjadi penyeimbang ketika politik kehilangan arah, bekerja di ranah moral dan spiritual, bukan administratif semata. Sejarah perpuisian Indonesia telah membuktikan hal ini: dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, puisi tak hanya menjadi ekspresi personal, tetapi juga seruan kebangsaan.

1. Puisi sebagai Penjaga Kesadaran Kebangsaan

Puisi, sejak awal lahirnya bangsa ini, selalu menjadi suara nurani yang menjaga kesadaran kolektif Indonesia. Pada masa kolonial, Chairil Anwar dengan puisinya “Aku” mengibarkan semangat perlawanan; di era Orde Baru, W.S. Rendra lewat “Sajak Sebatang Lisong” menggugat ketidakadilan sosial; dan di penghujung abad ke-20, Sutardji Calzoum Bachri menulis “Tanah Air Mata” untuk mengingatkan bahwa kebangsaan bukan hanya kisah heroisme, tetapi juga sejarah panjang penderitaan rakyat.

Puisi “Tanah Airmata” (Petiklah Aku, Yogyakarta: Penerbit Ilmu Giri, 2020:74-75) menghadirkan simbol “air mata” yang terus diulang sebagai penanda bahwa penderitaan rakyat bukan fragmen kecil, melainkan denyut nadi bangsa. Dari larik pembuka, “tanah airmata tanah tumpah dukaku/…”

Sutardji menyandingkan dua konsep: “tanah tumpah dukaku” sebagai lambang heroisme perjuangan, dan “air mata” sebagai lambang luka yang belum selesai. Dengan cara ini, puisi menolak glorifikasi kebangsaan yang hanya menampilkan wajah gagah, sambil menyingkap sisi getir yang sering disembunyikan.

Kritik paling tajam muncul ketika Sutardji menulis: “/…/ di balik etalase megah gedunggedungmu / kami coba sembunyikan derita kami//…”

Ia menyentil ironi pembangunan: gedung-gedung menjulang memang ada, tetapi di baliknya rakyat masih menyimpan nestapa. Puisi ini mengingatkan bahwa kesadaran kebangsaan tidak boleh terkurung dalam slogan pembangunan atau seremoni kenegaraan. Kebangsaan sejati harus diukur dari keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.

Larik-larik berikutnya menegaskan logika tak terbantahkan: “…/ ke mana pun melangkah / kalian pijak airmata kami/ …”

Repetisi semacam ini meneguhkan bahwa air mata rakyat adalah fondasi nyata tanah air. Kesadaran kebangsaan berarti mengakui, menghormati, dan mencari jalan keluar dari derita kolektif. Puisi ini, pada hakikatnya, membangun etika kebangsaan: cinta tanah air tidak berhenti pada slogan patriotik, tetapi harus diwujudkan dalam empati, solidaritas, dan keberpihakan.

Dengan demikian, puisi berfungsi sebagai penjaga kesadaran kebangsaan. Ia mencegah kita terbuai oleh narasi gemerlap, sekaligus memaksa menatap kenyataan. Jika Chairil Anwar memberi bangsa ini keberanian untuk berkata “aku”, Sutardji memberi bangsa ini cermin untuk bertanya: apakah kita masih setia pada air mata rakyat?

Relevansi “Tanah Airmata” tetap hidup hingga kini. Dalam menghadapi berbagai krisis sosial, kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, atau konflik horizontal, puisi ini tetap menggema. Setiap penggusuran yang menyisakan luka, bencana alam yang menelan korban, atau demonstrasi mahasiswa yang berujung bentrok, seolah larik Sutardji kembali berbisik: “…/ ke mana pun melangkah / kalian pijak airmata kami/…”

Di sinilah fungsi vital puisi: menjadi penjaga ingatan kolektif yang menolak dilupakan. Politik bisa berganti rezim, pembangunan bisa melahirkan monumen baru, tetapi puisi memastikan derita rakyat tidak tertutup oleh cat tembok kekuasaan. Ia adalah saksi yang tak bisa dibungkam, bahkan oleh propaganda sekalipun.

Dalam konteks politik Indonesia hari ini, yang kerap memanas karena polarisasi dan kepentingan pragmatis, puisi berperan sebagai seruan moral agar kebangsaan tidak retak. Sutardji mengingatkan bahwa di balik perbedaan ideologi dan perebutan kekuasaan, ada satu hal yang menyatukan: air mata rakyat.

Dengan demikian, puisi adalah alat refleksi nasional. Ia meluruskan yang bengkok, sebagaimana kutipan JFK: “Jika politik bengkok maka puisi akan meluruskannya.” Dalam kasus Indonesia, puisi bukan sekadar karya seni, tetapi energi moral yang menegakkan kebangsaan di atas nilai-nilai kemanusiaan.

2. Seruan Damai dalam Puisi Indonesia

Puisi Indonesia kerap menjadi ruang di mana suara nurani bangsa menemukan gaungnya. Salah satu tema yang terus hadir adalah seruan damai. Damai di sini bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan kondisi batin kolektif yang memungkinkan hidup bersama dalam perbedaan, dengan saling menghormati dan mempercayai. Puisi menjadi media refleksi yang menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan sekaligus menawarkan jalan ke arah kemanusiaan.

Seruan damai dalam puisi Indonesia dapat dilihat dari lintas generasi penyair. Setiap penyair menghadirkan perspektif berbeda sesuai pengalaman hidup dan konteks zamannya.

 

W.S. Rendra: Kritik atas Absurditas Perang

Dalam “Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang” (Sajak-sajak Sepatu Tua, Jakarta: Pustaka Jaya, 1972:74-75), Rendra menggambarkan manusia yang terjebak absurditas perang. Doa seorang serdadu bukan lagi harapan keselamatan, tetapi permohonan agar Tuhan mengizinkannya membunuh: “…/ Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini / tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia.//…”

Kutipan ini menegaskan ironi pahit: perang tidak menumbuhkan kehidupan, tetapi menabur kematian. Dengan mengungkap penderitaan dan kegilaan perang, Rendra mengajak pembaca merenungkan absurditas kekerasan. Damai, dalam pandangan Rendra, hadir melalui kesadaran bahwa perang hanyalah jalan buntu.

 

Abdul Hadi W.M.: Damai sebagai Kedalaman Spiritual

Berbeda dengan Rendra, Abdul Hadi W.M. memandang damai sebagai buah dari kedalaman spiritual. Dalam puisinya “Doa” (Tuhan Kita Begitu Dekat, Jakarta: Komodo Books, 2012:166), ia menekankan bahwa manusia hanya bisa menemukan ketenangan ketika kembali kepada Yang Ilahi:

…..

Kami ini satu rumpun, sebuah keluarga besar

Namun kami tak lagi saling mengenal

Hidupkan lagi ajaran saling mencinta di antara kami

Ajari yang lain juga mencinta seperti kami

Sebab jika satu kaum atau umat saja yang mencinta

Tentu dunia ini akan tetap porak poranda

…..

Puisi ini menegaskan bahwa tanpa kedamaian batin, manusia maupun bangsa mustahil mencapai harmoni. Seruan damai di sini berakar pada spiritualitas: kembali kepada Tuhan adalah syarat lahirnya perdamaian sejati.

Sapardi Djoko Damono: Damai dalam Kesederhanaan Sehari-hari

Sapardi menghadirkan damai melalui kelembutan bahasa dan kesederhanaan cinta. Dalam “Aku Ingin” (Jakarta: Gramedia, 2013:105), damai muncul bukan sebagai slogan besar, tetapi praktik hidup sehari-hari:

aku ingin mencintaimu dengan sederhana:

dengan kata yang tak sempat diucapkan

kayu kepada api yang menjadikannya abu

…..

Puisi ini menunjukkan bahwa kedamaian dapat berakar dari relasi manusia yang dijalani dengan cinta tulus. Sapardi memberi jalan alternatif: perdamaian bukan semata hasil perjanjian politik, melainkan tumbuh dari kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan kasih sayang.

Joko Pinurbo: Damai sebagai Utopia Ironis

Seruan damai juga hadir dari generasi lebih muda, seperti Joko Pinurbo. Dengan gaya ironis, ia menghadirkan imajinasi negeri utopis bernama damai. Dalam puisinya “Mei” (Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, 2016), Jokpin menyinggung trauma kolektif bangsa akibat konflik dan kekerasan, sembari mempertanyakan mengapa damai begitu sulit diwujudkan:

…..

Tubuh yang meronta dan meleleh

dalam api, Mei

adalah juga tubuh kami.

Api ingin membersihkan tubuh maya

dan tubuh dusta kami

dengan membakar habis

tubuhmu yang cantik, Mei

…..

Melalui ironi, Jokpin menegur masyarakat kontemporer: damai kerap dibicarakan, tetapi hanya sebatas wacana. Seruan damai di sini lahir dari kritik terhadap kekerasan simbolik dan pertentangan laten dalam kehidupan sosial-politik modern.

Jika ditarik benang merah, seruan damai dalam puisi Indonesia menampilkan keragaman bentuk: Rendra menyuarakan damai melalui kritik keras terhadap absurditas perang. Abdul Hadi W.M. menekankan kedamaian sebagai hasil dari kedalaman spiritual. Sapardi Djoko Damono menghadirkannya lewat kesederhanaan cinta dan kehidupan sehari-hari. Joko Pinurbo menyuarakan damai dengan ironi dan satire terhadap realitas sosial kontemporer.

Semuanya berpangkal pada satu kesadaran: tanpa damai, kebangsaan akan rapuh; dan tanpa damai, kemanusiaan akan kehilangan maknanya.

3. Puisi dan Pentingnya Kebangsaan yang Kokoh

Puisi tidak hanya berfungsi sebagai karya estetis, melainkan juga sebagai suara nurani yang merekam denyut sejarah. Dalam konteks Indonesia, puisi sering menjadi wahana ekspresi kritik dan doa untuk bangsa. Hal ini tampak jelas dalam “Doa untuk Indonesia” karya Abdul Hadi W.M. (1971, Ibid., 76-79), yang lahir pada masa awal Orde Baru.

Dekade 1970-an ditandai oleh situasi politik yang relatif stabil setelah turbulensi 1965, tetapi di balik stabilitas itu tersimpan berbagai problem: kesenjangan sosial, ketergantungan ekonomi pada modal asing, dan lemahnya kedaulatan politik rakyat. Pembangunan nasional yang digembar-gemborkan sering kali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Dalam lanskap seperti itulah, Abdul Hadi menulis puisinya dengan nada getir sekaligus penuh doa. Sejak bait awal, penyair menampilkan citraan keras dan suram:

Tidakkah sakal, negeriku? Muram dan liar

Negeri ombak

Laut yang diacuhkan musafir

karena tak tahu kapan badai keluar dari eraman

…..

Ungkapan ini menyiratkan bangsa yang tak menentu, tanpa arah pasti, dan sering diterpa badai sejarah. Kritik itu berlanjut pada gambaran kota-kota yang termarginalkan:

…..

Kota-kotanya bertempat di sudut belakang peta dunia

Negeri ular sawah

Negeri ilalang-ilalang liar yang memang dibiarkan

tumbuh subur

…..

Indonesia dipotret sebagai negeri yang jauh dari pusat peradaban, dibiarkan liar, tanpa pengelolaan yang serius. Gambaran ini tidak hanya imajinatif, tetapi juga mengandung kritik sosial-politik: pembangunan nasional lebih banyak bersifat slogan ketimbang nyata. Metafora lain yang kuat muncul dalam baris:

…..

Indonesia adalah sebuah kamus

Yang perbendaharaan kata-katanya ruwet

Dibolak-balik, digeletakkan, diambil lagi, dibaca, dibolak-balik

Sampai mata menjadi bengkak

…..

Metafora “kamus” menggambarkan kebingungan identitas bangsa: konsep kebangsaan, pembangunan, dan demokrasi terus dibicarakan, tetapi tak pernah jelas arah dan praksisnya.

Meski penuh kritik, penyair tidak berhenti pada keputusasaan. Judul puisi itu sendiri, “Doa untuk Indonesia”, menegaskan bahwa kritik lahir dari cinta tanah air dan pengharapan spiritual. Puncaknya terlihat dalam keluhan religius:

…..

Tuhanku, mengapa kaubiarkan ular-ular yang lapar ini

Melata di bumi merusaki hutan-hutan

Dan kebun-kebunmu yang indah permai

…..

Doa ini memperlihatkan kesadaran profetik: penyair tidak hanya mengungkap realitas yang korup, tetapi juga mengembalikan persoalan bangsa kepada Tuhan, sumber kekuatan moral dan spiritual.

Dengan demikian, puisi ini menunjukkan fungsi vital sastra dalam menjaga kesadaran kebangsaan. Kebangsaan yang kokoh tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan harus disangga oleh nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas. Tanpa itu, seperti diingatkan penyair, Indonesia hanya akan menjadi “…buku yang sedang dikarang / Untuk tidak dibaca dan untuk tidak diterbitkan/ …”

Jika dibandingkan dengan Sutardji Calzoum Bachri dalam “Tanah Air Mata” (1998), terlihat perbedaan penekanan. Sutardji menyoroti penderitaan rakyat yang tak bisa disembunyikan dan menjadi “kepungan air mata,” sedangkan Abdul Hadi menyoroti kebingungan identitas dan krisis moral bangsa. Keduanya lahir dari keresahan, tetapi satu berpusat pada penderitaan kolektif, yang lain pada doa profetik.

Sementara itu, W.S. Rendra dalam “Sajak Sebatang Lisong” (1977) menekankan ketidakadilan sosial dan keterasingan rakyat kecil dari pembangunan. Kritik Rendra lebih frontal, memakai gaya retorik, sedangkan Abdul Hadi memilih jalur kontemplatif-religius.

Ketiganya menunjukkan bahwa puisi Indonesia modern, meski berbeda gaya, tetap berakar pada satu tujuan: mengingatkan bangsa akan pentingnya kebangsaan yang kokoh, adil, dan damai.

4. Relevansi Kutipan JFK dan Situasi Politik Indonesia Kini

Kutipan John F. Kennedy, “Jika politik bengkok, maka puisi akan meluruskannya,” memiliki resonansi yang kuat dalam konteks Indonesia saat ini. Ucapan ini menegaskan bahwa puisi berfungsi sebagai korektor moral ketika politik kehilangan arah. Politik pada dasarnya adalah seni mengelola kepentingan publik, tetapi dalam praktiknya sering kali menyimpang menjadi arena perebutan kuasa, transaksi kepentingan, dan permainan simbol yang meminggirkan rakyat. Dalam situasi seperti itu, puisi tampil sebagai penyeimbang: ia memang tidak bisa mengubah regulasi atau kebijakan secara langsung, tetapi mampu mengguncang kesadaran, memperhalus nurani, dan menyemai harapan.

Puisi bekerja di ranah nurani. Ia tidak berteriak dengan bahasa propaganda, melainkan membisikkan kebenaran dengan cara lembut tetapi menggetarkan. Inilah yang dimaksud “meluruskan” oleh Kennedy, bukan dalam arti administratif, melainkan moral, etik, dan spiritual. Ketika politik penuh intrik dan kehilangan arah etika, puisi menghadirkan suara jernih yang mengingatkan kembali pada tujuan berbangsa: keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian rakyat.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan betapa kuatnya peran puisi dalam membentuk kesadaran kolektif. Chairil Anwar, dalam puisinya “Aku” (Maret, 1943), menegaskan tekad perlawanan: “…//Aku ini binatang jalang/ Dari kumpulannya terbuang//…” Bait ini menjadi simbol keberanian menentang kekangan dominan.

Di masa Orde Baru, W.S. Rendra lewat “Sajak Anak Muda” (Pejambon, Jakarta, 23 Juni 1977) menegur generasi muda agar tidak hanyut dalam kebohongan penguasa:

…..

Apakah kita tidak dimaksud

untuk mengerti itu semua?

Apakah kita hanya dipersiapkan

untuk menjadi alat saja?

Inilah gambaran rata-rata

pemuda tamatan SLA,

pemuda menjelang dewasa.

Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan.

…..

Sementara itu, Sutardji Calzoum Bachri, dengan magisnya, membebaskan bahasa dari kungkungan resmi melalui “Kredo Puisi”:

“Dalam puisi saya, saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggu mereka seperti Kamus dan penjajahan-penjajahan lain seperti moral kata yang dibebankan masyarakat pada kata-kata tertentu dengan dianggap kotor (obscene) serta penjajahan gramatika.” (O Amuk Kapak, Jakarta: Sinar Harapan, 1981:13).

Pada era reformasi, puisi menjadi alat perlawanan nyata. Rendra, lewat “Sajak Sebatang Lisong”, menyuarakan mempertaruhkan nasib:

…..

Delapan juta kanak-kanak

menghadapi satu jalan panjang,

tanpa pilihan,

tanpa pepohonan,

tanpa dangau persinggahan,

tanpa ada bayangan ujungnya

…..

(Potret Pembangunan dalam Puisi, Bandung: Pustaka Jaya, 1993:29)

Kini, di era pascareformasi, jejak yang sama terlihat dalam karya-karya kontemporer. Joko Pinurbo, misalnya, lewat puisinya “Mei”, kembali meneguhkan peran puisi sebagai komentar lembut terhadap keadaan sosial-politik:

Tubuhmu yang cantik, Mei

telah kaupersembahkan kepada api.

Kau pamit mandi sore itu.

Kau mandi api.

…..

Puisi ini menegaskan bagaimana puisi bisa menyentuh ruang batin manusia di tengah kekerasan politik.

Sementara itu, Afrizal Malna menggunakan simbol benda sehari-hari untuk menyindir absurditas politik modern dalam ruang urban. Dalam salah satu puisinya, “Kota-kota dalam Tas Koper”, ia menulis: “membuat negara dari piring-piring pecah”. Metafora ini menampilkan bagaimana politik pascareformasi acap absurd, rapuh seperti piring pecah, tetapi justru itu yang perlu ditelanjangi oleh puisi. Afrizal memperlihatkan bahwa kekacauan politik dapat diluruskan lewat bahasa yang menggambarkan realitas secara konkret dan simbolis, bukan dengan jargon kekuasaan.

Konteks hari ini memperlihatkan bahwa meski politik kerap menyeret ke polarisasi dan propaganda, puisi tetap menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan kebenaran yang lebih mendalam: sebelum kita partisan, kita terlebih dahulu manusia dengan simpati, nurani, dan harapan akan kesejahteraan bersama.

Puisi memberi jalan untuk merayakan perbedaan tanpa terjebak perpecahan. Ia mengajarkan kejujuran, empati, dan keberanian moral. Dengan bahasa yang indah namun menusuk, puisi bisa menelanjangi kemunafikan, menghibur yang terluka, sekaligus menyalakan api harapan. Ketika politik sibuk dengan kompromi kekuasaan dan pragmatisme, puisi hadir sebagai kompas moral, mengingatkan bahwa politik sejati adalah amanah untuk menyejahterakan rakyat.

5. Puisi sebagai Seruan Damai untuk Generasi Muda

Generasi muda adalah pewaris bangsa dan garda depan untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai kebangsaan. Di tengah derasnya arus digital, polarisasi opini, dan tekanan kehidupan modern, puisi menjadi sarana refleksi yang menyejukkan, sekaligus media pendidikan nurani bagi generasi muda.

Puisi-puisi Mutia Sukma (Jawa Pos, Minggu, 6 Juni 2021), sebagai contoh, menampilkan kesadaran sosial dan kerinduan akan kedamaian melalui pengalaman personal yang menyentuh. Dalam puisinya “Sungai Gajah Wong”, ia menulis:

Ada tempat yang tak pernah bisa kusentuh

pada masa kecilku;

Bantaran kali, rumah-rumah pering berbau lumut

Setiap kali ada yang bangkit dari rumah itu

Hulu sangai pecah dan abangku main kapal-kapalan

dengan badan pohon pisang

Jalanan licin tertutup rumpun bambu

Pandanganku tertutup tubuh ibu

Anak-anak berkuku hitam menggaruk bakmi dalam

bungkus daun pisang

Seekor kutu meloncat

Pada semak rambut merah sumba

…..

Baris ini menekankan ingatan masa kecil sebagai ruang simbolik, di mana kedamaian dan ketenangan alami menjadi fondasi pengalaman batin. Gambaran tentang sungai, akar, dan kecebong menjadi metafora bagi kehidupan yang rapuh namun penuh potensi, menunjukkan bahwa generasi muda menyimpan tanggung jawab moral untuk merawat ruang hidup bersama.

Dalam puisi “Jakarta yang Gelisah”, Mutia menulis:

…..

Aku masuk ke dalam sepi

Langit menyentuh atap gedung Jakarta

Tuhan begitu dekat

…..

Di sini, kesunyian kota dan kegelisahan sosial menjadi refleksi kondisi urban modern yang kompleks. Puisi ini menegaskan bahwa kedamaian dimulai dari ruang batin, kesadaran individu terhadap sesama dan lingkungan, yang kemudian dapat menular menjadi solidaritas sosial. Generasi muda belajar bahwa seruan damai bukan sekadar slogan, tetapi praktik kesadaran yang menuntun pada empati, ketulusan, dan perhatian terhadap sesama.

Demikian pula, dalam “Kampung Baru”, Mutia menulis:

…..

Masa kecilmu pendar dalam minyak hitam

Pada ayam tangkap yang kamu pesan

Aroma daun kari dan pandan

Sengat santan basi dalam gulai

Atau bara api yang membakar lidah sapi sate pariaman

Kampung terasa jauh

…..

Baris ini mengingatkan bahwa pengalaman sehari-hari, kenangan, dan akar budaya dapat menjadi landasan pembelajaran moral bagi generasi muda. Damai dan persatuan lahir ketika setiap individu menyadari keterkaitan dirinya dengan sejarah, lingkungan, dan sesama.

Dengan demikian, puisi generasi muda, melalui kata yang jernih dan simbolik, membimbing anak bangsa untuk menumbuhkan kesadaran, meneguhkan empati, dan menghidupkan nilai damai sebagai fondasi keberlangsungan bangsa. Seruan damai dalam puisi Mutia Sukma membuktikan bahwa nurani generasi muda tetap peka, meski dihadapkan pada kericuhan sosial-politik dan hiruk-pikuk media modern.

6. Penutup

Puisi Indonesia selalu hadir sebagai suara nurani yang meneguhkan identitas dan nilai kebangsaan. Dari Chairil Anwar hingga generasi muda masa kini, puisi menjadi sarana refleksi moral dan spiritual yang menyentuh hati.

Di era pascareformasi, suara puisi tidak padam. Generasi muda seperti Mutia Sukma menegaskan relevansi puisi dengan menghadirkan pengalaman personal dan simbol sehari-hari yang mengajak kita merenung, menumbuhkan empati, dan menjaga perdamaian. Dalam puisinya, pengalaman masa kecil, kerinduan akan ketenangan, dan refleksi atas kehidupan urban menjadi sarana pendidikan nurani bagi generasi muda, sekaligus seruan damai yang nyata.

Puisi generasi muda menunjukkan bahwa kedamaian bukan sekadar konsep, tetapi praktik kesadaran yang menuntun pada empati, perhatian terhadap sesama, dan pengelolaan ruang sosial dengan bijak. Mereka menegaskan bahwa nurani bangsa tetap peka, bahkan di tengah hiruk-pikuk sosial, politik, dan media digital.

Kutipan John F. Kennedy, “Jika politik bengkok, maka puisi akan meluruskannya”, menemukan relevansi yang kuat di sini: puisi (generasi muda) adalah pelurus hati yang bengkok oleh tekanan sosial-politik, sekaligus penopang jiwa bangsa agar tetap kokoh.  Di tengah suhu politik yang membara, puisi adalah “nafas panjang” bangsa yang menjaga nurani agar tetap lurus. Ia menjadi benteng agar bangsa tidak kehilangan arah di tengah kebisingan politik.

Dengan demikian, puisi tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga jembatan yang menghubungkan generasi, menanamkan nilai persatuan, kedamaian, dan solidaritas. Selama kata masih bisa dirangkai dan rasa masih bisa tinggal dalam bait, selalu ada harapan bahwa generasi muda Indonesia akan terus menjaga jalan damai, meneruskan tradisi puisi sebagai penyejuk nurani bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang kokoh dan harmonis. ***

Abdul Wachid B.S, adalah seorang penyair, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.