Menjadi Papua dan Demokrasi Ekosofis

Oleh: Bambang-K. Prihandono*

Di tengah proses formasi oligarki yang gamblang menampilkan segala hasrat untuk meraih kekuasaan politik-ekonomi, hadirlah sebuah film dokumenter Pesta Babi. Film yang menarasikan proses dibabatnya hutan adat dan segala ekosistemnya, yakni manusia, binatang, tumbuhan dan segala semesta bumi, pun hadir membawa kontroversi. Pro-kontra merebak dari berbagai kalangan mempersoalkan objektivitas, etika, bahkan sampai pelarangan pemutaran. Inilah yang disebut sebagai jebakan representasi, baik yang pro maupun kontra film menyibukkan mencari kebenaran sekaligus kesalahan dari apa yang dihadirkan dalam sebuah film.  Perdebatan pun tak berujung, semua pihak berdebat untuk mencari dan mempertanyakan standar valid tentang film yang sempurna. Maka mulailah tentang kritik terhadap siapa yang diwawancarai, siapakah yang mendanai, apa tujuannya, sampai pada hal-hal teknis sinematografis.

Tiba-tiba, munculah Mama Yasinta, yang menuntut soal etika pembuatan film. Kemunculan Mama Yasinta sesungguhnya menghadirkan sesuatu yang paradoks, yang satu menampilkan problem kekuasaan dan yang lain menyembunyikan atau ingin mengabaikan tentang jantung persoalan: pembabatan hutan dan ancaman kehancuran lingkungan.

  Melampaui pro-kontra, sesungguhnya film dokumenter ini justru menampilkan keberhasilan sebuah karya estetik yang mampu menggugat, meretakkan paham dan keyakinan lama yang telah mapan di otak kesadaran kita. Film Pesta Babi justru melesat keluar dari jerat representasi sinema, meninggalkan problem seperti apa dan siapa yang hadir dalam film. Alih-alih representasi, film ini justru membawa isi sekaligus ekspresi tentang kerusakan sekaligus penderitaan semesta hutan yang dibabat dengan ekskavator. Dan kita melihat bahwa ekskavator tidak lagi sebagai mesin pembabat, namun menjelma menjadi apparatus politik-ekonomi yang mengubah lanskap hidup hutan, nasib manusia, tanaman, binatang atau bahkan pulau Papua itu sendiri.  Di sinilah kita bisa membaca bahwa ekskavator bukan hanya alat, namun justru pengubah, penentu mati-hidupnya semesta ke-Papua-an. Kerja ekskavator adalah menghidupkan mesin-mesin politik ekonomi, mengubah struktur sosial, menciptakan konflik, meminggirkan  masyarakat adat, dan yang berdampak mulai saat ini sampai pada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan.

Persoalannya kemudian, apakah Papua tidak boleh ada pembangunan? Apakah Papua mesti di”konservasi” sesuai dengan “aslinya”? pertanyaan-pertanyaan tersebut justru membawa pada refleksi yang melampaui film dan Papua, yakni tentang bagaimanakah kita membangun demokrasi.

 

Menjadi Papua

            Pembacaan film dokumenter Pesta Babi mesti dimasukkan dalam diskursus tentang pembangunan sebagai jalan menjadi modern. Jika pembangunan dianggap sebagai jalan menjadi modern, maka film ini menyuguhkan bahwa Papua adalah realitas sang liyan dari ke-Indonesia-an. Papua adalah teritori budaya yang jauh, yang tertinggal, dan yang tidak kalah penting adalah mentalitas manusia yang “belum standar” berperadaban modern Indonesia Barat.  Mentalitas manusia modern adalah prasyarat keniscayaan yang harus dipenuhi. Manusia modern adalah etos disiplin waktu, efisien, penuh perencanaan dan terbuka terhadap hal baru. Dalam konteks ini, modern adalah penunggalan, standardisasi, dan meliyankan yang tidak memiliki standar sama.

Indonesia modern pun memandang Papua menjadi yang belum modern. Papua menjadi “sang liyan” yang perlu diberdayakan, perlu didorong menjadi modern. Peliyanan ini seringkali dibingkai dengan bahasa yang halus, namanya masyarakat lokal, yang diperhalus lagi menjadi masyarakat adat.  Saran bijak dalam bingkai modernitas adalah libatkanlah masyarakat lokal dalam mendesain pembangunan. Namun hal yang terlewatkan, dialog berupa pelibatan tersebut tetaplah menyembunyikan ketimpangan kuasa.

Maka, hal yang mendesak, kiranya adalah tidak mengajak, namun justru “menjadi” Papua. Kata menjadi ini memiliki dimensi yang kaya dan dalam, yakni mesti menyingkirkan anggapan bahwa Papua adalah identitas yang stabil seperti direpresentasikan oleh kulit hitam, keterbelakangan, dan konflik antar suku. Menjadi Papua adalah menghargai dan menghidupi semesta Papua, manusia dan non-manusia yang membentuk ke-Papua-an. Anthropolog Kolumbia, Arturo Escobar, mengajukan gagasan tanding terhadap wacana epistemologi modernitas barat dengan konsep sentri-pensar, berpikir dan berperasaan dengan bumi.

 

Demokrasi ekosofis

Konsep sentri-pensar ini mengajak kita masuk ke alam pikir-rasa semesta Papua, tumbuh bersama, mencari berbagai kemungkinan kreatif untuk membangun Papua. Menjadi Papua, dengan demikian, adalah laku politik pluriversal, di mana mengakui bahwa dunia tidak tunggal, namun justru beragam dan eksis bersama, the world of many worlds. Laku politik pluriversal tidak utopis, karena konkret melingkupi tiga hal, yakni hidup harmoni bersama alam, bahwa manusia dan non-manusia memiliki hak eksistensi yang sama, menghargai dan memastikan bahwa ekosistem non-manusia seperti alam, sungai, bumi mesti memiliki hak hidup, dan terakhir adalah hak otonomi dalam mendesain hidupnya.

Penghormatan terhadap manusia dan non-manusia Papua yang memekarkan politik pluriversal adalah tidak menjadikan Papua sebagai dunia yang beku atau pulau mati, namun menghidupkan terus menerus Papua yang tumbuh menciptakan dunianya sendiri. Penghargaan terhadap keberbedaan, politik dissensus. Maka demokrasi mesti didefinisikan ulang, bukan hanya soal suara elektoral dan kebebasan, namun mesti melingkupi keadilan dan solidaritas pada lingkungan, sosial dan psikologi kewargaan. Solidaritas pada lingkungan adalah penghormatan hak-hak alam, solidaritas sosial adalah kemunculan dan pengakuan akan perbedaan sosial dan psikologi adalah penghormatan akan kesehatan jiwa, rasa kebahagiaan warga negara. Inilah yang disebut demokrasi ekosofis.

Film Pesta Babi, dengan demikian, membawa kritik tajam pada praktik kebangsaan kita sekaligus pencipta potensialitas baru untuk mengembangkan Papua sebagai alternatif. Menjadi Papua adalah jalan untuk mengembangkan demokrasi.

—

*Bambang-K. Prihandono – Pengajar dan Peneliti Seni dan Masyarakat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta