Komunitas Lima Gunung dan Subversi Politik Kebudayaan

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Ditengah perkembangan politik negeri terbesar keempat dari jumlah penduduk yang semakin represif, yang dibutuhkan tidak hanya politik resistensi tetapi politik subversi. Melihat persiapan dan menyaksikan Festival Lima Gunung yang baru usai diselenggarakan di Dusun Warangan, sebuah dusun di lereng Gunung Merbabu; geliat politik subversif itu kuat dirasakan. Perkembangan politik di negeri kepulauan terbesar ini bukan rahasia lagi selalu sulit diprediksikan arahnya. Hari-hari belakangan ini semakin terasa menguatnya tidak saja sentralisasi ekonomi namun juga sentralisasi politik. Para pengamat yang kritis sudah menyatakan bahwa reformasi politik pasca Orde-Baru sudah berakhir. Para pengamat itu tidak saja melihat regresi demokrasi tetapi juga menguatnya militerisme dan sudah muncul kekhawatiran akan lahirnya fasisme. Apa yang berkembang sejak 1965 hingga hari ini barangkali adalah sebuah kesinambungan politik yang bersifat konsisten  yaitu diteruskannya politik massa mengambang di tingkat akar rumput dan dipertahankannya politik oligarki di tingkat elit. Depolitisisasi massa tidak berubah dengan berakhirnya Orde-Baru. Seorang nelayan di Jawa Tengah dalam sebuah pertemuan membicarakan rencana pembangunan Giant Sea Wall mengeluh karena sebagai warganegara dia hanya dibutuhkan lima tahun sekali untuk Pemilu, setelah itu dilupakan bahkan disingkirkan.

Di Dusun Warangan yang pendudukya masih bergantung pada pertanian, Festival Lima Gunung yang diselenggarakan selama tiga hari penuh (1o-12 Juli 2026) di dusun penghasil sayuran dan bunga mawar itu 85 grup kesenian dari berbagai tempat secara marathon ditampilkan di sebuah lapangan desa yang dikelilingi oleh lima gunung (Merbabu, Merapi, Menoreh, Andong, Sumbing). Menurut panitia festival, 85 kelompok kesenian ini hasil seleksi dari sekitar 200-an peminat peserta festival. Festival Lima Gunung di Dusun Warangan ini adalah yang ke 25, sejak festival pertama yang juga diselenggarakan di Dusun Warangan, Duapuluh lima tahun bukanlah waktu yang pendek bagi sebuah kegiatan kesenian komunitas pedesaan yang para pendukungnya dengan bangga menyatakan bahwa mereka bisa berkesenian tanpa harus mengemis dana dari pihak manapun. Kebanggaan bisa berkegiatan tanpa bantuan dari pemerintah maupun dari donor swasta dalam sebuah negeri yang sejak tahun 1965 ekonominya menjadi sangat kapitalistik dan politiknya menjadi sangat transaksional sesungguhnya fenomena langka dan sesuatu yang hampir muskil. Tetapi itulah yang saya saksikan sendiri di Desa Warangan yang selama festival berlangsung setiap rumah warganya membuka pintu untuk para tamu yang berdatangan dari berbagai tempat untuk menonton festival. Warga dusun itu terlihat ikut memiliki dan ikut merayakan festival dengan menyuguhi tamunya tidak hanya berbagai macam camilan dan the manis, tetapi juga menyuguhi nasi dan lauk pauknya.

Komunitas Lima Gunung yang setiap tahun menyelenggarakan Festival Lima Gunung tidak dapat dilepaskan dari Sutanto, seorang musikus avant-garde, pemilik Studio Mendut di Magelang. Sutanto mewujudkan kegelisahannya melihat perkembangan sosial, ekonomi dan politik disekelilingnya melalui kesenian sesuai dengan latarbelakang profesinya. Sebagai seorang seniman yang tumbuh dari lingkungan sekitarnya yang masih bersifat pedesaan dia melihat potensi bahwa sebuah gerakan politik kebudayaan harus dimulai dari desa.  Baginya desa adalah sebuah peradaban yang memiliki tradisi kesenian yang telah berumur panjang jauh lebih tua dari apa yang kemudian berkembang di daerah perkotaan. Sutanto dengan pengamatannya yang tajam saya kira meyakini tidak mungkin mengubah keadaan dengan cara-cara yang baginya sudah usang seperti revolusi dan sebagainya. Perkembangan politik yang dimatanya semakin membodohkan warganegara tidak bisa dibiarkan dan harus dicari jalan keluar yang tidak merugikan bagi siapapun namun bisa mencerahkan dan membangun rasa harga diri sebagai warganegara dan lebih dari itu sebagai manusia. Sutanto melihat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia yang semakin dikuasai oleh teknologi informasi. Sutanto melihat kekuatan media massa yang semakin didominasi oleh media sosial. Proses pembodohan harus dilawan dan selama beberapa tahun terakhir tema kebodohan menjadi obsesinya dan menjadi tagline dari Festival Lima Gunung. Dalam Festival Lima Gunung yang ke 25 di Dusun Warangan, lereng Merbabu, tema festivalnya adalah “Makin Bodoh Bareng” (MBB).

Lapangan Dusun Warangan tidak begitu luas dan sejak awal panitia setempat yang dipimpin oleh Handoko, seorang wargadesa Warangan yang mewarisi grup kesenian Dhom Sunthil (artinya dalam bahasa Indonesia “peniti”) dari kakeknya; sudah merancang sebuah panggung tempat nanti pertunjukan kesenian ditampilkan. Diluar dugaannya, sebelum dia mulai menyiapkan panggung, sebuah bangunan dari besi dan alumunium muncul di tepi lapangan, rupanya sebuah gedung yang direncanakan sebagai tempat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).  Maka, ketika Handoko dan timnya mulai membangun panggung dan merancang berbagai ornamen pelengkapnya harus mempertimbangkan bagaimana agar bangunan koperasi (diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk dibangun di seluruh desa di Indonesia) ini tidak mengganggu pemandangan. Apa yang kemudian dilakukan adalah menutup bagian yang berdampingan dengan panggung dengan daun kelapa. Menjadi ciri dari panggung festival untuk menggunakan bahan-bahan yang tersedia di desa.

Apa yang kemudian terlihat di lapangan Dusun Warangan adalah sebuah instalasi seni yang unik sekaligus ironis dan tagline “Makin Bodoh Bareng” seperti memperoleh peneguhan.

Apa yang saya saksikan di lapangan Dusun Warangan, lereng Merbabu ketika Handoko dan teman-temannya sebagai komunitas kesenian desa yang harus melakukan adaptasi secara cepat dan cerdas terhadap adanya bangunan koperasi yang tidak mungkin ditolak kehadirannya sebagai penetrasi dari atas; adalah realitas politik kebudayaan yang ada hari ini. Realitas politik kebudayaan ini adalah manifestasi proses sosial yang berlangsung sejak 1965 ketika komunitas-komunitas kesenian yang dianggap dekat dengan kelompok politik kiri harus diberangus. Rezim militer Orde-Baru Suharto lahir dari pemberangusan terhadap apa yang mereka persepsi sebagai kesenian-kesenian rakyat yang bisa mengganggu stabilitas politik Orde-Baru. Sejak 1965 kesenian dan kebudayaan dalam arti luas harus dikendalikan dari atas. Apa-apa yang dinilai oleh penguasa militer sebagai benih-benih dari perlawanan terhadap rezim Orde-Baru harus dihabisi sejak dini. Tidak mengherankan jika dunia kesenian dan kebudayaan pada masa Orde-Baru diisi oleh bentuk-bentuk kesenian yang teratur dan terkontrol. Para seniman yang berusaha memberontak terhadap tatanan Orde-Baru, seperti Rendra misalnya harus menerima resiko pelarangan pentas dan selalu menjadi incaran mata-mata pemerintah. Sutanto yang tumbuh dalam iklim represif seperti ini secara jeli mengamati bagaimana kesenian di berbagai desa di sekitar Magelang tetap dikembangkan oleh tokoh-tokoh dan warga desa sendiri.

Salah satu komunitas seni yang terus hidup dalam iklim yang represif dari Orde-Baru adalah yang dipimpin oleh Romo Yoso di Padepokan Tjipto Budojo di Dusun Tutup Ngisor di Lereng Gunung Merapi. Sutanto yang selalu gelisah dan terus menjalin hubungan dengan berbagai tokoh masyarakat dari berbagai komunitas ini tampaknya menemukan apa yang dia cari di Padepokan Tjipto Budoyo dan dalam pribadi pemimpinnya Romo Yoso. Di Padepokan Tjipto Budojo yang saat ini dipimpin anak bungsu Romo Yoso, Sitras Anjilin, kesenian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari warga desa. Kesenian juga bukan merupakan kegiatan yang harus dijual sebagai komoditas pariwisata. Dalam sebuah percakapan Sitras Anjilin mengatakan menolak desanya dijadikan desa wisata, meskipun dia tidak menutup desanya jika memang ada orang yang ingin belajar kesenian. Semangat kemandirian untuk tidak tergantung pada pihak lain untuk berkesenian inilah yang rupanya memberikan inspirasi bagi Sutanto untuk menggagas Komunitas Lima Gunung dan Festval Lima Gunung sebagai manifestasi dari kesenian desa yang masih hidup secara mandiri dalam komunitas-komunitas seni disekitar gunung Sumbing, Menoreh, Andong, Merapi dan Merbabu. Berbagai bentuk kesenian rakyat desa di Jawa pada umumnya seperti Jatilan, Kuda Lumping, Topeng Ireng, Soreng dan Grasakan; mencerminkan semangat masyarakat untuk tetap mengekspresikan kemandirian dan kemerdekaan sebagai warganegara ditengah suasana politik kebudayaan yang represif sejak 1965. Bentuk-bentuk kesenian itu menggambarkan semangat pemberontakan dan perlawanan dengan gerak, suara dan kostum yang terlihat kasar dan penuh anarki. Dalam Festival Lima Gunung di Desa Warangan, grup kesenian dari Tutup Ngisor menampilkan Grasakan yang tidak hanya bergerak di panggung tetapi menari dengan liar di lapangan ditengah-tengah penonton. Menurut Sitras Anjilin yang berada disamping saya saat melihat penampilan grup yang dipimpinnya itu, mengatakan “Seharusnya keliaran dan kebebasan menjadi ciri penampilan kesenian Komunitas Lima Gunung”.

Sutanto tidak dapat dipungkiri adalah tokoh yang berhasil menggerakkan komunitas-komunitas kesenian yang selama ini tersebar di lembah-lembah dan lereng-lereng gunung untuk bergerak bersama menjadi sebuah komunitas yang secara konsisten menyelenggarakan Festival Lima Gunung. Kejeliannya mengamati lingkungan dan kecekatannya dalam memanfaatkan kesempatan serta pendekatannya yang urakan namun jujur saya kira kunci keberhasilannya dalam membangun ruang eksresi warga desa, tidak saja untuk melakukan resistensi namun juga subversi terhadap politik kebudayaan yang represif dan membodohkan. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, tetap harus diakui adanya kenyataan  sosial tentang tidak matinya semangat kemandirian dan kemerdekaan di berbagai komunitas kesenian di dusun-dusun dan desa-desa di Jawa pasca 1965. Ketika hari-hari ini kita merasakan perkembangan politik yang semakin represif dimana para pemimpin negara maupun semua yang mengklaim sebagai pemimpin masyarakat hanya memikirkan bagaimana menjaga atau merebut kekuasaan; Komunitas Lima Gunung terus bergerak dengan semangat kemandirian menyuarakan kebebasan sebagai warga negara yang merdeka dan tercerahkan.

Wisma Sumbing, Semarang 13 Juli 2026

—

*Riwanto Tirtosudarmo, Peneliti Independen