Dari Davos Menuju Demokrasi Ekonomi Yang Bermartabat
Memulihkan Retakan Kemanusiaan dan Peradaban
Oleh: Gus Nas Jogja*
Di bawah langit Alpen yang biru beku, di mana salju Davos berbisik tentang sejarah bumi yang kian menipis, sebuah liturgi sekuler sedang dirayakan. Di sana, di ketinggian 1.500 meter, para “Gembala Zaman”—para Davos Man yang mengenakan jas sutra dan membawa statistik sebagai tongkat gembalanya—berkumpul di dalam katedral kaca bernama World Economic Forum (WEF) 2026. Kita melihat barisan burung besi pribadi yang membelah awan, mengantarkan para raja industri dan panglima politik untuk membicarakan “Semangat Dialog” di atas altar yang fondasinya sedang retak.
Namun, di luar dinding kedap suara itu, gletser Alpen tidak lagi hanya membeku; ia sedang menangis. Setiap tetesan air yang jatuh dari bongkahan es purba adalah elegi bagi peradaban yang terlalu lama memuja angka-angka PDB namun buta terhadap detak jantung ibu bumi. Esai ini bukan sekadar kritik atas sebuah konferensi, melainkan sebuah ziarah filosofis untuk menggali jalan pulang: dari ekonomi yang mekanistik-ekstraktif menuju Demokrasi Ekonomi yang Bermartabat.
Arsitektur Ketamakan: Antara Nalar Reptil dan Ilusi Pertumbuhan
Secara neuro-filosofis, fenomena Davos 2026 mencerminkan kegagalan integrasi dalam struktur saraf kolektif kita. Meskipun para pemimpin politik seperti Donald Trump atau raksasa teknologi seperti Jensen Huang berbicara menggunakan nalar Neokorteks (inovasi AI, kebijakan tarif, dan investasi), keputusan fundamental dunia sering kali masih didikte oleh Otak Reptil yang terobsesi pada akumulasi dan pertahanan hierarki.
Joseph Stiglitz, penerima Nobel Ekonomi, pernah memperingatkan bahwa “Sistem pasar cenderung mengabaikan keadilan sosial jika tidak diarahkan oleh tangan etika yang kuat.” Di Davos, keadilan sering kali hanya menjadi catatan kaki di dalam laporan tahunan. Kita terjebak dalam apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai Simulacra: sebuah simulasi keadilan di mana retorika “investasi pada sumber daya manusia” hanyalah topeng untuk memperpanjang usia ekonomi ekstraktif.
Data Empiris: Paradoks Kemakmuran dan Apartheid Ekonomi
Data empiris tahun 2026 menunjukkan luka yang kian menganga dalam ekosistem kebudayaan global. Berdasarkan laporan terbaru yang menyertai WEF:
1. Ketimpangan Ekstrem: 1% penduduk dunia kini menguasai lebih dari 45% kekayaan global, sebuah angka yang secara konsisten diingatkan oleh Oxfam setiap tahun.
2. Krisis Ekologi: Konsumsi material global telah melampaui 100 miliar ton per tahun, sementara emisi karbon tetap menunjukkan grafik yang menantang batas aman 1,5°C.
3. Ancaman Otomasi: AI, yang dipuja oleh Satya Nadella dan Demis Hassabis di Davos, diproyeksikan dapat menggusur hingga 40% pekerjaan global jika tidak diimbangi dengan redistribusi kedaulatan teknologi.
Kritik ekologi terhadap Davos adalah bahwa mereka mencoba memadamkan api krisis dengan bensin yang sama: pertumbuhan tanpa batas. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Kate Raworth dalam Doughnut Economics, ekonomi seharusnya bertujuan untuk memanusiakan manusia di dalam batas-batas ekologi planet yang terbatas.
Mengembalikan Jiwa ke Dalam Oikonomia
Secara etimologis, “Ekonomi” berasal dari kata Oikonomia—manajemen rumah tangga. Namun, Davos telah mengubah rumah tangga bumi menjadi sebuah pabrik yang dingin. Kita membutuhkan dimensi spiritual untuk menyuntikkan kembali ruh ke dalam transaksi. Spiritualisme ekonomi bukanlah tentang ritual agama, melainkan tentang kesadaran bahwa setiap kebijakan ekonomi memiliki konsekuensi metafisika.
E.F. Schumacher dalam bukunya Small Is Beautiful menyatakan bahwa “Ekonomi tanpa metafisika adalah seperti sebuah mesin tanpa masinis.” Kita melihat para pemimpin dunia di Davos berdebat tentang tarif dan AI, namun kehilangan visi tentang “Cukup”. Dalam perspektif transendental, keadilan ekonomi adalah bentuk ibadah sosial. Menumpuk kekayaan di atas penderitaan ekologi adalah bentuk dosa peradaban yang paling nyata.
Kecerdasan Buatan (AI): Antara Berkah Teknologi dan Kutukan Eksistensial
Di Davos 2026, AI adalah magnet utama. Inovasi dari Nvidia dan Google DeepMind menjanjikan efisiensi yang luar biasa. Namun, filsuf Martin Heidegger pernah mengingatkan bahwa “Esensi teknologi bukanlah sesuatu yang bersifat teknis, melainkan sebuah cara menyingkap realitas.” Jika AI hanya digunakan untuk memaksimalkan profit para Davos Man, maka ia hanya akan menjadi “pedang” baru bagi neo-kolonialisme digital.
Demokrasi Ekonomi yang Bermartabat menuntut agar AI tidak menjadi instrumen alienasi, melainkan alat emansipasi. Kita harus beralih dari narasi “pertumbuhan berbasis mesin” menuju “pertumbuhan berbasis nilai”. Jika AI tidak memiliki kompas etika, ia hanya akan mempercepat laju perusakan ekologi melalui efisiensi ekstraksi yang tanpa ampun.
Visi Indonesia: Diplomasi Ekonomi di Tengah Arus Global
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, Davos adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah platform untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Di sisi lain, ada risiko terjebak dalam standar global yang sering kali tidak adil bagi ekosistem lokal. Indonesia harus membawa pesan “Demokrasi Ekonomi” yang berakar pada sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Diplomasi ekonomi kita tidak boleh hanya berhenti pada angka investasi, tetapi harus mencakup kedaulatan hayati dan perlindungan terhadap “harta karun” ekologi yang kita miliki. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi AI hasil inovasi Davos, tetapi harus menjadi subjek yang menentukan arah ke mana teknologi itu dibawa.
Menuju Fajar Demokrasi Ekonomi
Perjalanan dari Davos menuju Demokrasi Ekonomi yang Bermartabat adalah sebuah perjalanan dari ego menuju eko. Ia menuntut para pemimpin dunia untuk turun dari menara kaca Alpen dan mulai mendengarkan suara tanah yang mereka injak. Keadilan tidak akan lahir dari sekadar seminar manajemen, melainkan dari keberanian untuk meredistribusi kekuasaan dan kekayaan.
Sebagai pengingat, mari kita tampilkan kutipan dari Amartya Sen, penerima Nobel Ekonomi: “Pembangunan adalah tentang perluasan kebebasan yang dinikmati oleh manusia.” Kebebasan ini bukan kebebasan untuk mengeksploitasi, melainkan kebebasan untuk hidup secara bermartabat dalam harmoni dengan alam. Fajar peradaban baru akan terbit ketika kita berhenti memuja “Davos Man” dan mulai memuliakan “Manusia Seutuhnya”.
Di panggung Davos 2026, kehadiran Jensen Huang dan Demis Hassabis menandai era di mana kecerdasan bukan lagi monopoli biologis. Namun, secara filosofis, AI adalah sebuah Golem Digital—makhluk tanpa ruh yang kekuatannya bergantung pada niat penciptanya. Jika AI hanya dirancang untuk mengoptimalkan profit korporasi, maka ia akan menjadi instrumen “Pengasingan Baru” yang memisahkan manusia dari makna kerjanya.
Kita membutuhkan Tekno-Humanisme. Inovasi harus diletakkan di bawah payung etika transendental. Demokrasi ekonomi yang bermartabat menuntut agar algoritma tidak hanya menghitung efisiensi, tetapi juga menghitung keadilan. Sebagaimana diperingatkan oleh filsuf Jürgen Habermas, teknologi tidak boleh menjajah “Dunia Kehidupan” atau Lifeworld. Kehadiran raksasa teknologi di Davos harus ditantang dengan satu pertanyaan fundamental: Apakah inovasi Anda memperluas kemerdekaan manusia, atau justru mempersempit ruang nurani?
Konteks geopolitik 2026 yang diwarnai oleh tarif agresif Donald Trump dan ketegangan atas Venezuela, Greenland hingga Iran adalah manifestasi dari Krisis Kepercayaan Global. Secara psikologi sosial, ini adalah regresi menuju tribalisme politik. Davos, dengan tema “A Spirit of Dialogue”, mencoba menjahit retakan ini, namun sering kali hanya menggunakan benang yang rapuh.
Budaya geopolitik kita harus diubah. Kita butuh “Diplomasi Kerahiman”—sebuah kerja sama global yang tidak didasarkan pada ancaman tarif, melainkan pada tanggung jawab bersama terhadap planet yang satu. Jika AS, Uni Eropa, dan kekuatan Asia terus bertikai memperebutkan sisa-sisa sumber daya, maka peradaban ini sedang menulis surat wasiatnya sendiri. Demokrasi ekonomi menuntut sebuah meja perundingan di mana suara negara kecil terdengar sama lantangnya dengan raksasa nuklir.
Esai ini membawa kita melintasi labirin pemikiran, dari ketinggian Alpen hingga ke kedalaman saraf manusia. Davos 2026 mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik—atau justru sebagai nisan bagi idealisme yang gagal. Namun, bagi kita yang memandang dari jauh, pesannya jelas: Ekonomi tanpa moralitas adalah kekacauan, dan teknologi tanpa spiritualitas adalah kehancuran.
Indonesia, sebagai bagian dari ekosistem ini, memikul beban sejarah untuk membuktikan bahwa kemakmuran bisa dicapai tanpa menanggalkan martabat. Kita tidak butuh menjadi “Davos Man” untuk menjadi maju; kita hanya perlu menjadi manusia yang setia pada mandat ketuhanan dan kemanusiaan.
Fajar itu telah tiba. Bukan dari pidato-pidato di podium mewah, melainkan dari keberanian kita untuk membayangkan dunia yang lebih adil. Dari Davos, kita tidak hanya membawa pulang komitmen investasi, tetapi kita membawa pulang kewajiban untuk menjaga agar setiap derap langkah ekonomi kita selalu beriringan dengan napas alam dan detak jantung keadilan.
Mengubah Modal Menjadi Berkah
Kritik filosofis esai ini terhadap Davos Meeting 2026 pada akhirnya bermuara pada satu titik: kebutuhan akan Alkimia Kesadaran. Jika ekonomi tradisional berusaha mengubah bahan mentah menjadi modal (emas), maka ekonomi yang bermartabat harus berusaha mengubah modal menjadi “berkah”—sebuah energi sosial yang menghidupkan kembali ekosistem yang mati dan memartabatkan jiwa-jiwa yang terabaikan.
Kita harus beralih dari narasi Kelangkaan atau Scarcity yang memicu kompetisi berdarah, menuju narasi Kelimpahan yang Berbagi atau Shared Abundance. Di Davos, para elit sering kali terjebak dalam rasa takut akan “kehilangan pangsa pasar”. Namun, dalam sistem ekonomi yang berbasis pada nurani, kesuksesan sejati diukur dari seberapa sedikit jejak luka yang kita tinggalkan di bumi dan seberapa banyak senyuman yang kita ciptakan dalam komunitas. Inilah Ekonomi Syukur, sebuah model di mana keberlanjutan bukan lagi sekadar strategi mitigasi risiko, melainkan manifestasi dari rasa terima kasih manusia terhadap semesta.
Menuju Kontrak Sosial Baru: Antara Manusia, Mesin, dan Alam
Pertemuan WEF 2026 harus menjadi titik berangkat bagi Kontrak Sosial Global Baru. Kontrak ini tidak boleh hanya melibatkan manusia (para pemimpin politik dan CEO), tetapi juga harus melibatkan “subjek” lain: Mesin (AI) sebagai mitra etis, dan Alam sebagai entitas hukum yang memiliki hak untuk tetap utuh.
Sesuai dengan pemikiran Michel Serres dalam The Natural Contract, kita harus menandatangani perdamaian dengan bumi. AI yang dipamerkan oleh Nvidia dan Microsoft tidak boleh menjadi predator baru di pasar tenaga kerja, melainkan harus dipandu untuk menjadi “kurator keadilan” yang mendistribusikan peluang secara merata. Inilah puncak dari Demokrasi Ekonomi: sebuah tatanan di mana akses terhadap teknologi dan sumber daya tidak lagi ditentukan oleh garis keturunan atau kekuatan modal, melainkan oleh kebutuhan kemanusiaan dan daya dukung ekologi.
Pulang ke Akar, Melangit dengan Visi
Di puncak acara pertemuan para Pemimpin Dunia ini, kita kembali menatap puncak Alpen yang diselimuti salju yang kian rapuh. Davos hanyalah sebuah panggung, dan para tokoh yang hadir di sana hanyalah aktor dalam fragmen sejarah yang singkat. Namun, gagasan yang kita gali hari ini adalah benih yang akan menentukan apakah masa depan akan menjadi hutan yang rimbun atau gurun yang sunyi.
Bagi Indonesia dan dunia berkembang, jalan menuju kemakmuran bukan dengan meniru secara buta nalar Davos Man, melainkan dengan memperkaya nalar tersebut dengan nilai-nilai lokal yang transendental. Kita harus memiliki keberanian untuk menjadi “berbeda”: mengejar kemajuan tanpa menghancurkan kesucian, dan meraih teknologi tanpa menanggalkan kemanusiaan.
Fajar peradaban baru telah menyingsing di cakrawala. Ia menuntut kita untuk melepaskan jubah keserakahan dan mengenakan pakaian tanggung jawab. Dari Davos, kita bergerak maju menuju dunia di mana setiap angka ekonomi adalah detak jantung keadilan, dan setiap inovasi teknologi adalah cahaya bagi kegelapan kemiskinan. Keadilan ekologi adalah mahkota dari demokrasi ekonomi yang bermartabat.
—–
Daftar Pustaka dan Rujukan ilmiah
Catatan Kaki dan Rujukan Ilmiah
Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & Company.
Baudrillard, J. (1981). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Chelsea Green Publishing.
Schumacher, E. F. (1973). Small Is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. Harper & Row.
Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology and Other Essays. Harper Perennial.
Oxfam International. (2026). Inequality Inc.: Global Wealth Report.
World Economic Forum. (2026). The Global Risks Report 2026. WEF Publishing.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
MacLean, P. D. (1990). The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral Functions. Plenum Press.
Circle Economy. (2025). The Circularity Gap Report.
Damasio, A. (2018). The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures. Pantheon.
Hayek, F. A. (1974). The Pretence of Knowledge. Nobel Memorial Lecture.
Baudrillard, J. (1994). The Illusion of the End. Stanford University Press.
Hassabis, D., et al. (2025). Artificial Intelligence and the Future of Civilization. Nature DeepMind Journal.
Hassan, F. (1989). Berkenalan dengan Eksistensialisme. Pustaka Jaya.
Nietzsche, F. (1882). The Gay Science. (Tentang tantangan nilai-nilai dalam modernitas).
Swaab, D. (2014). We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer’s. Spiegel & Grau.
Klein, N. (2019). On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal. Simon & Schuster.
Schwab, K. (2021). Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. Wiley.
Yunis, M. (2017). A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions. PublicAffairs.
—–
*Gus Nas Jogja, Budayawan





