Anak Kecil Itu Mati, Negara Masih Berpidato

Catatan Dari NTT Tentang Selembar Buku Tulis, Kemiskinan yang Diwariskan, dan Pemerintah yang Selalu Datang Terlambat

Oleh: Eko Yudi Prasetyo*

Pagi di banyak kampung di Nusa Tenggara Timur datang dengan cara yang bersahaja. Matahari merayap pelan di balik bukit, angin kering menyapu halaman tanah, ayam berkokok seperti jam weker purba, dan suara ember diseret dari sumur menjadi bunyi pertama hari itu. Anak-anak bersiap berangkat sekolah dengan langkah kecil yang tergesa, sering kali sebelum kata sarapan benar-benar punya arti. Hidup dimulai bukan dengan pilihan, melainkan kewajiban.

Di antara rutinitas yang tampak biasa itu, ada selembar kertas buku tulis bergaris dengan tulisan tangan yang belum rapi, huruf-huruf yang masih belajar berdiri. Di sudutnya tergambar sosok manusia kecil—kepala bulat, tangan lurus, tubuh sederhana—gambar polos khas anak-anak. Namun kali ini, ia terasa seperti pesan terakhir. Seperti botol kecil yang dilempar ke laut sunyi: seseorang sedang mencoba bicara, sementara dunia terlalu sibuk untuk mendengar.

Tak lama kemudian, kabar itu datang. Seorang anak sepuluh tahun mengakhiri hidupnya sendiri. Media menuliskannya singkat: diduga karena tak dibelikan buku tulis dan pulpen. Kalimat itu terasa ganjil, hampir mustahil. Terlalu sederhana untuk menjadi sebab kematian. Buku tulis? Pulpen? Di kota-kota besar, benda itu bahkan sering tercecer tanpa kita pedulikan. Harganya lebih murah dari segelas kopi. Tetapi di sudut lain negeri ini, benda sesederhana itu bisa menjelma menjadi tembok tebal bernama keputusasaan. Di situlah dada terasa sesak: yang kita anggap remeh, bagi sebagian orang ternyata adalah batas antara bertahan dan menyerah.

Namun berhenti pada detail itu sama saja dengan membaca tragedi dari permukaan. Anak itu tidak mati karena buku. Buku hanyalah gejala. Ia seperti demam pada tubuh yang sudah lama sakit. Penyakitnya jauh lebih dalam: kemiskinan yang menahun, ketimpangan yang diwariskan, dan sistem yang terlalu lambat mendengar jeritan paling sunyi. Kita terlalu sering mengerdilkan peristiwa seperti ini menjadi kisah personal, seolah-olah itu sekadar kelemahan mental atau drama keluarga. Padahal bunuh diri anak lebih mirip alarm kebakaran sosial. Alarm tak pernah berbunyi tanpa api.

Anak seusia itu belum mengenal krisis eksistensial atau teori keputusasaan. Dunia mereka biasanya hanya bermain, tertawa, pulang, tidur. Jika pada usia sepolos itu hidup sudah terasa tak tertahankan, maka beban itu pasti datang dari luar dirinya: dari rasa malu karena tak punya perlengkapan sekolah, dari tekanan untuk “berprestasi” tanpa fasilitas, dari kesepian yang tak pernah dipeluk, dari kemiskinan yang membuat setiap kebutuhan dasar terasa seperti kemewahan. Anak-anak jarang benar-benar ingin mati; mereka hanya ingin rasa sakitnya berhenti. Dan ketika tak ada satu pun pintu yang terbuka, mereka menabrak dinding. Kita menyebutnya tragedi. Padahal itu sebenarnya kegagalan kolektif.

Ironinya menjadi semakin pahit ketika kita mengingat bagaimana negeri ini mempromosikan dirinya. Kita gemar menyebut tanah ini “potongan surga”. Langit biru, savana keemasan, laut sebening kaca, bukit seperti lukisan. Foto-foto itu beredar di brosur pariwisata, di media sosial, di video promosi pembangunan. Surga diproduksi sebagai estetika. Tetapi surga versi poster selalu lupa mencantumkan catatan kaki: tak ada foto anak berjalan berkilometer ke sekolah, tak ada foto perut kosong yang dibungkus senyum, tak ada foto buku yang dibeli dengan utang, tak ada foto orang tua yang bekerja sepanjang hari dan tetap pulang dengan tangan nyaris kosong. Keindahan alam rupanya tidak otomatis berarti keadilan sosial. Pantai bisa memesona, sementara dapur tetap sunyi.

Di sinilah ironi itu mengeras: kita memoles lanskap, tapi lupa merawat manusianya. Kita mempercantik pemandangan, tapi membiarkan masa depan berjalan tanpa alas kaki. Kita terlalu sibuk membangun citra, sementara fondasi kemanusiaan kita retak pelan-pelan. Di ruang-ruang rapat berpendingin udara, kita berbicara tentang generasi emas dan bonus demografi. Anak-anak disebut aset bangsa, investasi masa depan, modal pembangunan. Istilah-istilah itu terdengar optimistis, bahkan heroik. Tetapi kata-kata itu terdengar nyaris satir ketika seorang bocah tak mampu membeli buku tulis. Apa arti generasi emas bagi anak yang harus memikirkan makan besok? Apa arti pendidikan berkualitas jika alat tulis saja menjadi beban? Apa arti Indonesia maju jika seorang bocah merasa keberadaannya tak penting? Kemajuan yang tidak terasa di tubuh paling kecil hanyalah ilusi statistik. Grafik boleh menanjak, tetapi harapan bisa tetap turun. Kita fasih menghitung angka, tetapi gagal menghitung air mata.

Negara memang cepat menyampaikan keprihatinan. Akan ada evaluasi, akan ada perbaikan, akan ada perhatian khusus. Kata “akan” selalu terdengar heroik di konferensi pers. Tetapi bagi rakyat kecil, “akan” sering berarti “entah kapan”. Dan bagi anak yang sudah terlanjur pergi, janji apa pun tak lagi bermakna. Negara tampak gagah di podium, besar di baliho, lantang di pidato. Namun entah mengapa selalu mengecil ketika diminta hadir di kehidupan sehari-hari. Ia rajin meresmikan, tapi jarang merawat. Pandai berbicara, tapi gagap mendengar. Kita seperti hidup dalam republik seremonial: banyak upacara, sedikit empati.

Padahal tugas paling purba dari sebuah pemerintahan bukanlah membangun citra, melainkan memastikan warganya—terutama yang paling kecil—bisa hidup dengan layak. Jika seorang anak harus menyerah hanya karena buku tulis, maka yang gagal bukan anak itu, melainkan kita semua. Kegagalan itu bukan abstrak. Ia konkret: anggaran yang tak sampai, kebijakan yang tak menyentuh tanah, sekolah tanpa dukungan psikologis, bantuan tanpa keberlanjutan. Kita terlalu sibuk membicarakan masa depan digital, kecerdasan buatan, dan revolusi industri, sementara masa kini masih berkutat pada pensil dan kertas. Seolah-olah kita ingin melompat ke abad depan tanpa membereskan luka di halaman depan rumah.

Tragedi ini pada akhirnya memaksa kita menatap cermin lebih lama. Kita sering bertanya, “Mengapa dia melakukan itu?” Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, “Di mana kita ketika dia membutuhkan bantuan?” Pertanyaan itu tidak nyaman, karena menuding kita semua. Sebab ukuran sebuah peradaban sebenarnya sederhana: seberapa aman anak-anaknya.

NTT tetap indah. Langitnya tetap biru. Bukitnya tetap memesona. Tetapi setelah kabar itu, keindahan terasa berbeda—seperti lukisan yang menampakkan retakan halus di kanvasnya. Kita akhirnya sadar: surga tidak cukup dibangun dari pemandangan. Surga harus terasa aman bagi anak kecil, ringan bagi pundak mungil, hangat sebagai tempat pulang. Jika tidak, sebutan “surga” hanyalah ilusi yang terlalu lama kita pertahankan.

Dan selama negara lebih sibuk merawat citra daripada merawat anak-anaknya, kita akan terus kehilangan mereka—pelan, sunyi, satu per satu—sementara kita masih sibuk memotret matahari terbenam dan menyebutnya kemajuan. Selama negara lebih rajin menyusun kata-kata daripada menyelamatkan kehidupan, pidato akan terus bergema di podium-podium, sementara di sudut-sudut kampung, harapan padam tanpa sempat terdengar.

Padahal yang seharusnya kita jaga bukan pemandangannya. Bukan senjanya. Bukan slogan-slogannya. Yang seharusnya kita selamatkan adalah mereka yang bahkan belum sempat menikmati pagi. Sebab ketika seorang anak merasa hidupnya tak layak diperjuangkan, saat itulah seluruh klaim tentang “surga”, “kemajuan”, dan “masa depan bangsa” runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan pahit: kita gagal hadir tepat waktu.

Dan mungkin sejarah tidak akan mengingat berapa banyak pidato yang pernah disampaikan para pejabat. Tetapi ia akan selalu mencatat berapa banyak anak yang tak sempat tumbuh dewasa. Di situlah ukuran sebuah negara sebenarnya ditentukan—bukan pada gemuruh kata-kata, melainkan pada siapa yang berhasil ia lindungi.

Jika anak-anak saja tidak mampu kita selamatkan, maka pembangunan yang selama ini kita banggakan tak lebih dari gema kosong dalam ruang abai yang sengaja kita biarkan terlalu lama. Hari ini NTT, esok anak dari daerah mana lagi yang harus jatuh? Apakah nyawa mereka baru dianggap penting ketika tragedinya sempat direkam, diviralkan, lalu diperdebatkan sesaat di layar gawai?

Negara semestinya tidak menunggu duka menjadi tontonan untuk bergerak. Perlindungan terhadap anak bukan kewajiban yang lahir setelah video beredar, foto tersebar, dan amarah publik meledak, melainkan tanggung jawab yang harus hadir jauh sebelum tragedi menemukan kameranya. Jika keselamatan anak masih bergantung pada seberapa jauh penderitaannya bisa diekspos oleh gawai, maka yang sesungguhnya gagal bukan hanya sistem perlindungan sosial kita, melainkan nurani negara itu sendiri. Sebab negara yang datang setelah viral bukan sedang menyelamatkan masa depan, melainkan sekadar mengurus rasa malu yang terlambat.

Titah Manah Wening; 5 Febuari 2026

*Eko Yuds, Teaterawan.