Logika Kemajuan, Ekonomi Kebudayaan dan Ekosistem Seni 

Oleh Purnawan Andra* 

Optimisme terhadap industri seni pertunjukan belakangan ini tampil dengan wajah yang semakin rapi dan meyakinkan. Harian Kompas (28/1/2026) memberitakan teater musikal dengan standar produksi tinggi, tata cahaya modern, manajemen profesional serta harga tiket yang menyasar kelas menengah atas dipresentasikan sebagai tanda bahwa seni pertunjukan Indonesia sedang bergerak menuju kematangan industri.

Di kota-kota besar, narasi ini masuk akal. Ada penonton yang jelas, ada pasar, ada modal dan ada infrastruktur yang menopang. Seni pertunjukan dipahami sebagai kerja profesional yang dijalankan dalam ekosistem ekonomi yang relatif lengkap.

Tapi jika kita menoleh ke sisi lain lanskap kesenian Indonesia, kenyataannya tidak sesederhana ini. Harian Kompas (25/9/2023) memberitakan di banyak daerah, seni tradisi justru hidup dalam kondisi yang berbeda. Kelompok-kelompok kesenian bertahan dengan jadwal pentas yang tidak menentu, regenerasi yang tersendat dan pendapatan yang jauh dari memadai.

Hingga kini, banyak seniman bertahan bukan karena adanya sisten yang menopang, tapi karena ikatan moral, tanggung jawa adat atau kesetiaan pada warisan leluhur. Dalam kondisi semacam ini, seni terus hidup, tapi para pelakunya harus bertahan dalam situasi yang serba tidak pasti.

Kontras ini memunculkan apakah seni tradisi memang tertinggal atau justru kita menilainya dengan ukuran yang tidak lahir dari cara hidupnya sendiri. Pertanyaan ini penting karena selama ini kemajuan seni kerap dibaca melalui indikator-indikator ekonomi modern seperti pertumbuhan pasar, skala produksi, jumlah penonton dan kemampuan menarik investasi.

Indikator-indikator inilah yang menopang optimisme industri seni pertunjukan di kota, tapi pada saat yang sama gagal membaca realitas seni tradisi yang bekerja dengan ritme, nilai dan tujuan yang berbeda sehingga dengan mudah dicap tidak maju. Padahal yang bermasalah bisa jadi bukan seninya, tapi cara kita mendefinisikan kemajuan.

Kerangka Memahami

Di titik inilah pembahasan ekonomi kebudayaan menjadi relevan. Bukan sebagai upaya menjadikan seni dan budaya sebagai komoditas, tapi sebagai kerangka untuk memahami bagaimana nilai, makna dan keberlanjutan seni diatur oleh sistem ekonomi yang melingkupinya. 

Dalam kerangka ini, kebudayaan dipahami sebagai ruang hidup yang menghasilkan nilai ekonomi, sosial dan simbolik sekaligus, bukan sebagai barang dagangan semata. Ia melibatkan kerja, waktu, pengetahuan, relasi sosial serta sejarah panjang yang tidak selalu sejalan dengan logika pasar dominan.

Dengannya, kita bisa melihat bahwa persoalan seni tradisi bukan terutama soal kalah bersaing di pasar, tapi soal ketidaksesuaiannya dengan sistem ekonomi yang digunakan untuk menilai dan mengelolanya. Sistem ini kerap bekerja dengan asumsi bahwa perkembangan seni bersifat linear – semakin modern, terorganisasi dan menguntungkan, maka dianggap semakin maju.

Jika kerangka ini dipakai, maka relasi antara seni pertunjukan urban seni modern dan seni tradisi jelas tidak bergerak secara linear. Seni pertunjukan urban tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang relatif lengkap. Ia memiliki akses pada modal, jaringan promosi, media, sponsor dan penonton dengan daya beli.

Seni tradisi sebaliknya, hidup dalam ekosistem yang jauh lebih timpang. Ia kerap hadir dalam festival dan perayaan seremonial, tapi tidak ditopang oleh pasar yang stabil atau sistem kerja yang berkelanjutan.

Praktik seni yang mudah dikemas dan sesuai selera pasar urban lebih cepat memperoleh legitimasi ekonomi, sementara seni tradisi yang berakar pada ritus, ruang komunal dan ritme lokal dianggap tidak efisien dan sulit direproduksi. Akibatnya seni tradisi lebih sering dirawat sebagai simbol identitas dan objek pelestarian, tapi belum sepenuhnya diperlakukan sebagai kerja budaya yang layak secara ekonomi, terutama bagi para pelakunya.

Lebih dari Visibilitas

Dalam konteks ini peran negara perlu dibaca secara kritis. Selama ini, karya-karya seni budaya ditampilkan dalam berbagai program, perayaan nasional hingga diplomasi budaya. Panggung-panggung tersebut memberi visibilitas dan pengakuan simbolik yang penting.

Tapi ekonomi kebudayaan menuntut lebih dari sekedar visibilitas. Ia menuntut keberpihakan pada struktur yang memungkinkan pelaku budaya hidup secara bermartabat.

Jangan sampai banyak program kebudayaan dan pariwisata masih bekerja dalam logika etalase. Seni ditampilkan sebagai representasi, sebagai penanda identitas, sebagai ornamen kebangsaan. Setelah panggung ditutup, relasi ekonomi yang menopang kehidupan seniman seringkali tidak ikut diperkuat.

Seniman hadir sebagai pengisi acara, bukan sebagai subjek ekonomi yang perlu dibangun kapasitas, daya tawar dan keberlanjutannya. Dalam model semacam ini, kebudayaan terlihat hidup, tapi para pelakunya tetap berada di posisi ekonomi yang lemah dan tidak beranjak.

Kontras ini semakin jelas ketika dibandingkan dengan wacana industri seni pertunjukan modern. Di sana, diskusi mencakup pembagian royalti, profesionalisme kerja, keberlanjutan produksi dan pengembangan penonton. Seni dipahami sebagai kerja penuh, bukan sekedar panggilan jiwa. Ironisnya, logika profesional semacam ini jarang diturunkan ke seni tradisi, seolah-olah pengabdian budaya harus dibayar dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Keseimbangan Pengelolaan

Ekonomi kebudayaan menolak pemisahan semacam itu. Ia tidak melihat seni sebagai sesuatu yang terlalu sakral untuk disentuh urusan ekonomi, tapi juga tidak membiarkan ekonomi menggerus makna budaya. Yang diperjuangkan adalah keseimbangan – bagaimana nilai simbolik dan sosial kebudayaan tetap terjaga, sementara nilai ekonominya didistribusikan secara adil kepada para pelaku.

Beberapa program Kementerian Kebudayaan menunjukkan niatan keberpihakan pada seni tradisi, seperti Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Maestro, Festival Musik Tradisi, Pemajuan Kebudayaan Desa hingga Anugerah Kebudayaan Indonesia. Program-program ini penting karena menjaga pewarisan pengetahuan, mempertemukan seniman dengan generasi muda dan memastikan seni budaya tetap hadir ruang publik.

Namun dalam kerangka ekonomi kebudayaan, upaya-upaya tersebut belum menyentuh problem utama seni tradisi. Pendidikan, festival dan etalase budaya memang menjaga keberlangsung simbolik, tapi belum berujung pada keberlanjutan hidup para pelakunya. Tanpa pasar yang stabil, sistem kerja yang jelas dan jaminan pendapatan jangka panjang, ruang tampil jarang bertransformasi menjadi ruang hidup.

Karena itu, narasi seni tradisi yang disebut berada “di ujung tanduk” seharusnya dibaca sebagai alarm struktural, bukan nostalgia. Ia menandai jarak yang nyata antara wacana pelestarian dan realitas ekonomi ketika tradisi dipuja sebagai identitas dan akar kebudayaan, tapi jarang disertai pembicaraan serius tentang upah, jaminan kerja dan masa depan seniman yang menjaganya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah budaya bisa dijual, tapi bagaimana nilai budaya dikelola agar tidak semata tunduk pada logika pasar atau berhenti sebagai simbol. Dalam hal ini, negara tidak cukup hadir sebagai kurator pertunjukan, tapi sebagai perancang ekosistem yang menghubungkan seni tradisi dengan pendidikan, ekonomi lokal, pariwisata yang beretika, teknologi distribusi dan perlindungan kerja.

Tanpa perubahan arah ini, kita akan terus melihat kesenian tampil megah di pusat-pusat kota, sementara di banyak daerah pelakunya kian berkurang. Persoalannya bukan meniru model industri global, tapi memastikan sistem kebudayaan yang dibangun benar-benar memberi tempat yang adil bagi kerja budaya, bukan sekedar merayakan tampilannya. 

—-

*Purnawan Andra, pegiat Kelompok Kajian Kebudayaan “Wanyabala” Jakarta, penerima fellowship Humanities & Social Science di Universiti Sains Malaysia.