Sejarah Oktober: Ketika Seni Dibaca Mata Politik

Oleh: Agus Dermawan T.*

Sejak Oktober 70 tahun silam, seni rupa masuk dalam bacaan atau tafsiran politik. Bacaan itu berpotensi membawa seniman ke pojok yang “durhaka”. Bahkan bacaan menjelma jadi pedang yang memancung seniman punya kepala.

———-

PSIKOLOG dan psikiatris Carl Gustav Jung berkata, “Kesalahan terbesar dari karya seni adalah, ia selalu hadir seperti mimpi”. Elaborasinya, wujudnya yang tegas menyediakan celah untuk diinterpretasi oleh penglihatan yang tak jelas. Budayawan akan menatap seni lewat kelindan estetik. Homo economicus memandang seni dari kalkulasi ekonomik. Insan sosial akan menafsir seni dari pandangan kemasyarakatan. Makluk politik akan membaca dari kacamata politik.

Politik!

Syahdan kudeta G30S (Gerakan 30 September) beroperasi pada 1 Oktober 1965. Para jenderal dibunuh. PKI (Partai Komunis Indonesia) dituduh sebagai pelaku kudeta ini. Lalu PKI pun dibubarkan pada 1966. Dengan begitu semua lembaga yang bernaung di bawah PKI juga dibasmi. Selanjutnya, semua anggotanya dimusuhi. Salah satu lembaga itu adalah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang memang bentukan PKI.

Pada Oktober 1966, setahun sejak terjadinya kudeta, para budayawan dan seniman Lekra, atau yang beraroma Lekra, disandangi cap sebagai seniman beraliran “kiri”. Satu sebutan yang berkonotasi sangat berbahaya untuk penganut sosialis-komunis. Oleh Orde Baru (pimpinan Presiden Soeharto) yang tampil sebagai penguasa baru, seni Lekra dan turunannya (yang tumbuh pada era Presiden Sukarno) disebut sebagai mashab Orde Lama.

Lalu sejak Oktober 1966 itu muncul fenomena membaca atau menafsir isi seni lewat kacamata politik. Karya-karya seniman yang dianggap “kiri” dan Orde Lama, dibaca, ditafsir dan ditelisik secara politik. Yang diduga (baca: diperkirakan) memuat kandungan sosialis-komunis disingkirkan. Yang teater dilarang pentas. Yang sastra tidak boleh dipublikasikan. Yang musik dan lagu dibikin menguap di udara. Sementara yang seni rupa diturunkan dari gantungan dan digudangkan.

Bacaan politik itu – yang cenderung mendistorsi – tentu berujung merugikan. Dan rugi itu tak hanya merundung seniman penciptanya, atau lembaga seni yang menyimpannya, tapi juga mengusik sejarah yang selalu berlurus-pikir mendokumentasikannya.

 

Si pencongkel mata

Maka – mengambil amsal paling dekat dengan politik – lukisan karya para seniman “aroma-Lekra” yang ada di Istana Presiden pelan-pelan dipinggirkan. Adikarya Amrus Natalsya, “Kawan-kawanku” bikinan 1958, adalah salah satunya.

Lim Wasim (1919-2004) , pelukis istana Presiden Sukarno (yang mendampingi Lee Man Fong) berkisah.

“Pada awal 1968 Kepala Rumah Tangga Kepresidenan mendadak menganggap lukisan Kawan-kawanku karya Amrus sebagai gambaran dari rakyat jelata yang marah kepada kapitalis birokrat. Itu dilambangkan sebagai kemarahan kaum kiri, atau kaum sosialis komunis. Penafsiran pun diteruskan. Konon sekumpulan rakyat jelata itu sedang menunggu komando untuk siap menyerbu!”

Maka lukisan pun dikategorikan sebagai “tidak bersih lingkungan”. Akibatnya, selama tiga dekade “Kawan-kawanku” digudangkan bersama puluhan lukisan “kiri” yang lain.

Atas penyingkiran itu tentu saja Amrus Natalsya (1933-2024) kaget dan kecewa.

“Padahal lukisan itu hanya menggambarkan teman-teman yang beristirahat seusai bekerja pada sore hari. Sebelum mereka ramai-ramai mandi di kali. Teman-teman saya di Akademi Seni Rupa Indonesia adalah modelnya,“ kata Amrus.

Pada 2011 lukisan tersebut “ditemukan kembali” oleh Panitia Valuasi Koleksi Seni Istana Presiden yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sudah diduga, “Kawan-kawanku” dalam keadaan rusak berat. Persis seperti kondisi lukisan bersejarah karya Henk Ngantung, “Belajar Memanah”. Perlu dijelaskan bahwa Henk Ngantung adalah pelukis Orde Lama, “kiri”, sahabat Presiden Sukarno, Gubernur DKI Jakarta 1964-1965.

Cerita lain. Edhi Sunarso (1932-2016) membuat patung monumen “Dirgantara” di kawasan Pancoran, Jakarta. Patung yang digagas bersama Bung Karno pada 1964 itu baru selesai pada 1970. Ide patung ini sederhana, yakni untuk menghormati kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin yang berhasil memasuki antariksa dengan Sputnik-nya. Lantaran berhubungan dunia angkasa, maka patung pun berwujud lelaki kekar dengan gestur yang siap melesat terbang ke udara. Untuk menguatkan citra, wajah patung dibuat keras dan garang, dengan mata melotot menantang cuaca.

 

 

Pada 2001, dalam acara diskusi patung landmark di Taman Impian Jaya Ancol, Edhi bercerita bahwa pada tahun 1985 ada yang menggugat patung “Dirgantara”. Gugatan itu menyebut bahwa figur yang ia patungkan adalah monster si “Pencongkel Mata”. Karena itu patung harus dibongkar. Sebutan “Pencongkel Mata” muncul sebagai rumor dalam peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, pada peristiwa G30S 1965 dulu. Sebutan itu muncul setelah banyak orang menyaksikan film garapan Arifin C.Noer, “Pengkhianatan G30S-PKI”, yang edar pada 1984.

 

Edhi Sunarso tentu gusar, meski sambil terbahak tertawa.

“Padahal itu wajah saya sendiri, seniman penuh rasa cinta. Hahaha. Yang menakjubkan, bagaimana para penafsir itu bisa mengintip secara detil wajah patung yang bukan main tinggi letaknya,” kisah Edhi. Ya, tahun 1980-an jalan layang belum ada, apalagi drone yang bisa memotret segala sesuatu dari angkasa.

Pada bagian lain, monumen “Pahlawan” (Tugu Tani) karya Matvey Manizer di sekitar Stasiun Gambir, Jakarta, sampai hari ini sering diplesetkan jadi “Patung Pak Tani yang Dipersenjatai”. Selarik sebutan untuk menjelaskan “Angkatan Perang Kelima”, alias angkatan perangnya PKI, di luar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian milik pemerintah. Monumen ini juga digugat untuk dicopot.

Wajah tengkulak ikan

Namun tidak semua distorsi bacaan politik itu bermuara kepada kerunyaman perkara. Ada juga yang justru memperlemah makna sosial politik yang semula digagas senimannya. Atas selembar lukisan Itji Tarmizi (1939-2001) yang bertema nelayan misalnya. Perlu dijelaskan, Itji adalah anggota Pelukis Rakyat, sanggar yang diindikasi dekat dengan Lekra.

Adikarya lukisan ciptaan 1963 itu bertema kemarahan para nelayan kepada tengkulak ikan, yang selalu menekan harga beli dari nelayan, namun melambungkan harga jual kepada konsumen. Akibat dari harga jual yang tinggi, minat masyarakat atas ikan menurun. Turunnya minat ini berakibat kepada merosotnya kuantitas penjualan ikan para nelayan.

Karena itu (dalam lukisan) para nelayan mendesak agar tengkulak tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada konsumen. Agar ikan laku, dan kuantitas penjualan ikan dari nelayan tetap terjaga. Maka judul asli lukisan pun sangat tematik, “Melawan Kenaikan Harga”. Namun ketika tercetak dalam buku koleksi Presiden Sukarno, judul lukisan jadi tanpa muatan, “Lelang Ikan”.

Itji, pelukis bisu, kecewa berat atas kesalahan tulis itu. Lewat IB Said, pelukis tamu negara Istana Presiden, ia menyampaikan protes. Pihak Istana Presiden memahami. Maka ketika lukisan tersebut dipajang dan dimuat dalam buklet Istana Kepresidenan Yogyakarta – 2015, judul aslinya yang kuat, “Melawan Kenaikan Harga”, dicantumkan. Tapi ketika lukisan digelar dalam pameran Senandung Ibu Pertiwi di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, pada sepanjang Agustus 2017, judul lukisan kembali kepada “Lelang Ikan”.

Ada yang mengatakan, untung selama berpuluh tahun judul itu salah, sehingga lukisan tidak dianggap “kiri”. Dengan begitu lukisan pun  mendapat tempat yang layak atau dipajang di Istana Presiden. Keberuntungan lain, pedagang ikan yang ada dalam lukisan itu wajahnya mirip Presiden Soeharto, sehingga sang presiden senang melihatnya. Padahal pedagang ikan di situ sesungguhnya adalah si tengkulak.

Ini cerita beda lagi.

Misbach Tamrin, kelahiran 1941, adalah pelukis dan pematung Sanggar Bumi Tarung. Sebuah perkumpulan era Orde Lama yang sejalan dengan Lekra. Pasca kudeta G30S, Misbach yang “kiri” itu  ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Liang Anggang, Banjarmasin.

Di penjara ia bertahan hidup sebagai seniman. Karena itu ketika bebas, potensi Misbach sering dimanfaatkan sebagai “tenaga ahli murah” untuk memperindah wilayah. Di antaranya membuat pintu gerbang “selamat datang” di perempatan Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, pada 1991.

“Untuk menggambarkan kegotong-royongan masyarakat tradisional, di pintu besar itu saya menampilkan gambaran perahu yang didayung oleh banyak orang. Juga gambaran sejumlah alu, alat penumbuk yang biasa digunakan sebagai instrumen pertanian oleh para perempuan di Banjar,” kisah Misbach dengan girang.

Namun kegirangan itu menjadi kedongkolan ketika ada yang menginterpretasi gambaran di pintu tersebut secara politik. Ajim Ariady, seniman setempat, menyebut bahwa gambaran orang-orang mendayung itu adalah lambang dari “sama rata sama rasa”, ideologi masyarakat komunis. Para perempuan di situ disebut sebagai para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), organisasi perempuan milik PKI. Sementara gambaran alu ditafsir sebagai simbol dari cerobong pabrik milik buruh negeri sosialis. (Baca buku Berlayar di Tengah Badai, 2015). Kehebohan ini terekspos sebagai berita politik yang menggelikan di koran Banjarmasin Post.

Untungnya bacaan politik atas seni rupa seperti itu sedang tidak terjadi di era sekarang. Sehingga seni rupa Indonesia yang beraroma western art, chinese art atau korean art jauh dari anggapan antek asing. ***

 

*Agus Dermawan T. Kritikus. Anggota Dewan Valuasi Koleksi Benda Seni Istana Presiden RI 2026 – 2027.