Enlightened Javanese: Yasadipura, Ricklefs, dan Modernitas Jawa Abad ke-18

Oleh: Eko Yudi Prasetyo*

Ada sesuatu yang tampak ganjil—bahkan nyaris kontradiktif—dalam cara M.C. Ricklefs berbicara tentang Yasadipura I, sebab Ricklefs pernah ikut menempatkan Yasadipura I pada puncak kanon pujangga keraton Jawa. Ricklefs sendiri secara eksplisit menulis bahwa ia pernah mendeskripsikan Yasadipura I sebagai “one of the greatest court poets in the history of Modern Javanese literature,” (Salah satu pujangga istana terbesar dalam sejarah sastra Jawa Modern). Ricklefs juga mengakui bahwa nama Yasadipura I memiliki “formidable stature” (figur dengan reputasi yang luar biasa kuat), dalam tradisi sejarah sastra Jawa. Ricklefs lalu memperlihatkan bagaimana reputasi itu ditopang oleh otoritas-otoritas filologis dan historiografis yang sudah mapan—mulai dari Soebardi yang menekankan keluasan peran Yasadipura I sebagai penyair, sejarawan, guru agama, hingga mistikus, sampai Poerbatjaraka dan Pigeaud yang menempatkan “dua Yasadipura” sebagai penggerak penting dalam perkembangan sastra Jawa Surakarta. Ricklefs dengan demikian membuka panggung dengan pengakuan yang jujur: Yasadipura I memang sudah lama dianggap raksasa, dan Ricklefs pun pernah berada dalam arus pengakuan itu (Ricklefs 1997: 273–274).

Namun Ricklefs justru meletakkan pisau analisis di tempat yang paling sensitif, yakni pada kebiasaan akademik modern yang terlalu nyaman mengamini “pandangan tradisional” tanpa cukup memeriksa fondasi faktualnya. Ricklefs secara tegas menyatakan bahwa para sarjana modern barangkali telah “too uncritical in accepting this traditional view,” (cenderung menerima pandangan tradisional ini secara tidak reflektif), sehingga reputasi Yasadipura I tidak lagi diperlakukan sebagai hipotesis yang harus diuji, melainkan sebagai kebenaran yang cukup diulang. Ricklefs lalu memperlihatkan problem yang lebih konkret ketika Ricklefs menyinggung bahwa kisah hidup Yasadipura I yang “dipublikasikan” ternyata bertumpu pada satu buku berbahasa Jawa terbitan keturunan (1939), sementara sumber sezaman abad ke-18—baik Jawa maupun Eropa—yang bisa menjelaskan biografinya sangat terbatas. Ricklefs dengan demikian tidak sedang memperkecil Yasadipura I, melainkan sedang menertibkan cara kita menganggap besar, karena kebesaran yang tidak diuji biasanya berubah menjadi mitos yang kebal kritik (Ricklefs 1997: 273–274).

Paradoks inilah yang “harus laku dijual” sejak paragraf pertama, karena paradoks ini menyimpan pelajaran metodologis yang sering dilupakan pembaca populer maupun akademisi yang terlalu percaya pada reputasi. Kritik dalam kerja Ricklefs bukan kebencian, sebab kritik justru merupakan bentuk penghormatan ilmiah paling serius ketika objek yang dikritik dianggap cukup penting untuk dituntut pembuktian. Pertanyaan yang kemudian perlu dipasang sebagai paku argumen adalah pertanyaan yang tidak sentimental: apa yang sebenarnya dikagumi Ricklefs dari Yasadipura I setelah lapisan mitos dan pengulangan reputasi itu disibak, dan mengapa pembongkaran mitos justru bisa memperkuat posisi Yasadipura sebagai figur intelektual yang konkret, bukan legenda keluarga yang mengambang. Ricklefs pada titik itu mengajak pembaca masuk ke logika penelitian yang disiplin: seorang tokoh budaya akan tampak lebih kuat ketika ia berdiri di atas verifikasi, bukan ketika ia diselimuti kekaguman yang tidak mau diperiksa (Ricklefs 1997).

Apa yang Disebut Ricklefs sebagai Problem

Tradisi historiografi dan filologi Jawa modern telah lama menempatkan Yasadipura I sebagai figur sentral dalam perkembangan sastra Surakarta, sehingga reputasinya nyaris tidak tersentuh kritik. Ricklefs sendiri mencatat bagaimana Soebardi, Poerbatjaraka, dan Pigeaud menggambarkan Yasadipura I sebagai tokoh besar yang membentuk wajah sastra Jawa awal periode Surakarta, bahkan sebagai pemimpin dalam “flourishing period” (masa kejayaan), kesusastraan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ricklefs juga mengakui bahwa ia pernah ikut menyebut Yasadipura I sebagai salah satu pujangga keraton terbesar dalam sejarah sastra Jawa modern, sehingga ia tidak menempatkan dirinya di luar tradisi pujian tersebut. Ricklefs justru menunjukkan bahwa besarnya reputasi itu telah menjadi semacam konsensus yang diterima begitu saja, sehingga nama Yasadipura memperoleh “formidable stature” (Reputasi yang hamper tak terbantahkan), dalam tradisi sejarah sastra tanpa selalu diikuti pemeriksaan ulang yang ketat terhadap dasar faktualnya (Ricklefs 1997: 273–274).

Keterbatasan data biografis kontemporer tentang Yasadipura I menjadi titik krusial yang ditegaskan Ricklefs sebagai inti persoalan. Ricklefs menyatakan bahwa satu-satunya uraian kehidupan Yasadipura I yang dipublikasikan secara memadai bersumber pada buku berbahasa Jawa terbitan keturunan pada 1939, sehingga konstruksi biografi itu bertumpu pada sumber yang relatif belakangan dan bukan pada kesaksian sezaman abad ke-18. Ricklefs menambahkan bahwa sejauh pengetahuannya, tidak ada sumber Jawa atau Eropa kontemporer abad ke-18—selain kronik tertentu yang juga problematis atribusinya—yang benar-benar memberi keterangan langsung tentang kehidupan Yasadipura I. Ricklefs dengan demikian tidak menyangkal kebesaran reputasi tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa fondasi dokumenternya lebih rapuh daripada yang selama ini diasumsikan oleh tradisi akademik (Ricklefs 1997: 274).

Ketergantungan pada sumber keturunan dan terbitan belakangan itu kemudian membuka ruang bagi kemungkinan konstruksi memori yang bersifat apologetik atau legitimatif. Ricklefs mengingatkan bahwa tradisi keluarga dan penerbitan abad ke-20 tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai cermin transparan dari realitas abad ke-18, karena setiap tradisi memiliki kepentingan dalam merawat dan memperkuat otoritas leluhur. Ricklefs justru memperlihatkan bahwa problem atribusi karya—apakah benar seluruh teks yang selama ini dilekatkan pada Yasadipura I memang ditulis olehnya—menjadi pertanyaan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Ricklefs melalui analisis tersebut menggeser perbincangan dari “seberapa besar Yasadipura” menjadi “apa yang benar-benar dapat dibuktikan tentang Yasadipura,” sehingga reputasi tidak lagi berdiri di atas pengulangan, melainkan di atas verifikasi (Ricklefs 1997).

Mengapa Problem Ini Bukan Sekadar “Urusan Filologi”

Problem yang diangkat Ricklefs sebenarnya melampaui sekadar perdebatan teknis tentang naskah atau atribusi, karena problem tersebut menyentuh inti produksi otoritas dalam kebudayaan Jawa. Ricklefs secara implisit memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang siapa penulis suatu teks tidak pernah netral, sebab atribusi pengarang berhubungan langsung dengan legitimasi politik, simbolik, dan kultural keraton. Ricklefs menempatkan persoalan Yasadipura dalam lanskap di mana teks babad dan karya sastra keraton bukan hanya artefak estetis, melainkan instrumen pembentukan memori dan legitimasi kekuasaan. Ricklefs dengan demikian mengajak pembaca untuk melihat bahwa memperjelas siapa yang menulis dan dalam konteks apa sebuah teks lahir berarti juga memperjelas bagaimana otoritas dibangun, diwariskan, dan dipertahankan melalui sastra (Ricklefs 1997).

Pertanyaan tentang atribusi Yasadipura I pada akhirnya menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana historiografi Jawa modern mengonstruksi kanon, dan bagaimana kanon itu memengaruhi cara kita membaca masa lalu. Ricklefs melalui “The Yasadipura Problem” tidak sekadar mempersoalkan satu nama, tetapi menantang kebiasaan akademik yang cenderung menerima tradisi tanpa menelusuri ulang jejak dokumenternya. Ricklefs dengan langkah tersebut menunjukkan bahwa kerja sejarah bukanlah pengulangan reputasi, melainkan pengujian reputasi, sehingga figur seperti Yasadipura I dapat tampil sebagai tokoh historis yang konkret dan terukur, bukan sekadar ikon yang dilindungi oleh aura kebesaran. Ricklefs dengan cara itu justru memperkuat posisi Yasadipura I, karena ia menempatkannya dalam ruang sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dalam wilayah legenda yang kebal kritik (Ricklefs 1997).

Ketelitian Historis dan Kualitas Naratif Babad Giyanti

Kekaguman M.C. Ricklefs terhadap Babad Giyanti tidak lahir dari pesona eksotisme Jawa atau romantisasi kosmologi keraton, melainkan dari pengujian yang ketat terhadap nilai historis teks tersebut. Ricklefs dalam karya sintesis sejarahnya menulis bahwa Babad Giyanti “not only an accurate historical record… but also one of the best works in the macapat verse form in Javanese literature, (bukan hanya sebuah catatan sejarah yang akurat … tetapi juga salah satu karya terbaik dalam bentuk tembang macapat dalam kesusastraan Jawa”), sehingga pujian itu berdiri di atas dua fondasi sekaligus: presisi sejarah dan kualitas estetik-naratif. Ricklefs tidak hanya memandang teks itu sebagai kronik, tetapi sebagai karya sastra yang sadar bentuk, sadar struktur, dan sadar fungsi politiknya dalam konteks Surakarta abad ke-18. Ricklefs dengan pernyataan itu secara eksplisit mengangkat Babad Giyanti dari posisi teks tradisional yang sering diremehkan menjadi karya yang layak diuji dan diakui dalam historiografi modern (Ricklefs 2008: 108).

Penilaian yang lebih tegas bahkan muncul dalam karya biografisnya tentang Mangkunagara I, di mana Ricklefs menyatakan bahwa Babad Giyanti “proves accurate (terbukti akurat)”, ketika dibandingkan dengan sumber-sumber lain, termasuk arsip VOC dan kronik sezaman. Ricklefs dalam konteks itu tidak sedang mengulang reputasi lama, melainkan menunjukkan bahwa teks tersebut mampu bertahan dalam proses verifikasi silang, sehingga nilai sejarahnya bukan sekadar klaim internal tradisi Jawa. Ricklefs bahkan menyebutnya sebagai salah satu karya sastra Jawa terbaik, suatu pengakuan yang jarang diberikan oleh sejarawan yang dikenal berhati-hati dalam menilai sumber lokal. Ricklefs dengan demikian menegaskan bahwa kekaguman terhadap Yasadipura I dan karyanya bukanlah hasil sentimen, melainkan hasil pembandingan metodologis yang disiplin (Ricklefs 2018: 3).

Rehabilitasi yang dilakukan Ricklefs terhadap babad memiliki implikasi historiografis yang luas, karena ia secara implisit menantang warisan penilaian kolonial yang cenderung meremehkan historiografi Jawa sebagai “ludicrous (absurd).” Ricklefs dalam “The Yasadipura Problem” mengingatkan bagaimana penilaian sinis seperti yang pernah dilontarkan oleh Crawfurd membentuk stereotip bahwa kronik Jawa tidak layak dianggap sebagai sejarah serius. Ricklefs melalui pembacaan kritisnya justru memperlihatkan bahwa babad, ketika dianalisis secara kontekstual dan dibandingkan dengan sumber lain, dapat menyimpan tingkat akurasi dan kesadaran politik yang tinggi. Ricklefs dengan langkah tersebut tidak hanya membela Yasadipura I, tetapi juga mengoreksi cara pandang terhadap tradisi historiografi Jawa yang selama ini dibayangi prasangka kolonial (Ricklefs 1997).

Teks primer Babad Giyanti sendiri, dalam edisi Bale Pustaka yang terbit pada awal abad ke-20, menunjukkan bagaimana narasi konflik, legitimasi, dan perpecahan politik pasca-Perjanjian Giyanti disusun dalam bentuk macapat yang terstruktur dan konsisten. Edisi tersebut memperlihatkan bahwa teks tidak sekadar merekam peristiwa, tetapi menata peristiwa dalam pola argumentatif yang mendukung legitimasi Surakarta, sehingga sejarah tampil sebagai narasi yang diarahkan dan dipertimbangkan secara sadar. Ricklefs dengan membaca teks itu berdampingan dengan sumber-sumber lain membuktikan bahwa karya tersebut bukan fantasi kronikal, melainkan konstruksi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam batas-batas tertentu. Ricklefs pada akhirnya menunjukkan bahwa kekaguman yang rasional berarti memuji setelah menguji, dan bahwa Yasadipura I berdiri lebih kokoh justru karena teksnya mampu melewati ujian tersebut (Ricklefs 2008; Ricklefs 2018).

Yasadipura sebagai Elite Literati Keraton: Menulis sebagai Tindakan Politik Simbolik

Posisi Yasadipura I dalam pembacaan Ricklefs tidak pernah direduksi menjadi sekadar “penyair privat” yang berkarya dalam ruang estetik yang terpisah dari realitas politik. Ricklefs menempatkan karya-karya Yasadipura dalam ekologi keraton Surakarta, di mana pujangga adalah bagian dari struktur simbolik kerajaan yang bekerja memproduksi legitimasi, memelihara memori kolektif, dan menata narasi konflik. Ricklefs melalui sintesis sejarahnya memperlihatkan bahwa dunia abad ke-18 Jawa adalah dunia yang sarat krisis, perang suksesi, dan fragmentasi kekuasaan, sehingga teks keraton tidak bisa dibaca sebagai hiburan sastra belaka. Ricklefs dengan demikian menggeser posisi pujangga dari figur estetis menjadi aktor intelektual dalam proses rekonstruksi otoritas politik (Ricklefs 2008).

Karya Babad Giyanti sendiri secara kronologis berhubungan langsung dengan periode 1746–1760, yakni masa konflik yang melahirkan pembelahan kekuasaan Jawa dan pembentukan Surakarta sebagai entitas politik baru. Teks Babad Giyanti dalam edisi Bale Pustaka memperlihatkan bagaimana rangkaian peristiwa perang, perundingan, dan rekonsolidasi kekuasaan dirajut menjadi narasi yang tidak netral, melainkan terarah pada pembingkaian legitimasi tertentu. Narasi tersebut tidak sekadar mencatat peristiwa, tetapi mengatur peristiwa dalam pola yang mengafirmasi posisi politik Surakarta, sehingga sejarah tampil sebagai argumen simbolik. Yasadipura melalui teks itu, dalam pembacaan Ricklefs, tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga arsitek wacana tentang siapa yang sah memerintah dan bagaimana konflik harus dikenang (Babad Giyanti, ed. Bale Pustaka).

Pendekatan Ricklefs dalam “Soul Catcher: Java’s Fiery Prince Mangkunagara I, 1726–95”, memperkuat pemahaman tersebut ketika Ricklefs menggunakan Babad Giyanti sebagai sumber yang dibandingkan secara sistematis dengan arsip VOC dan babad lain. Ricklefs menunjukkan bahwa teks babad dapat berfungsi sebagai “rekaman pemahaman sezaman,” yakni representasi bagaimana aktor-aktor Jawa memahami dan menafsirkan peristiwa politik yang mereka alami. Ricklefs melalui perbandingan silang itu menegaskan bahwa babad bukan sekadar legenda, melainkan cermin kesadaran historis yang hidup dalam lingkungan keraton. Ricklefs dengan demikian memperlihatkan bahwa pujangga seperti Yasadipura bekerja dalam jaringan intelektual yang sadar pada konteks, sadar pada konflik, dan sadar pada kebutuhan legitimasi (Ricklefs 2018).

Konsep pembelahan kekuasaan dan problem legitimasi yang menyertai munculnya “dua raja” dalam sejarah Jawa juga dibahas Ricklefs dalam analisisnya tentang kesatuan dan perpecahan dalam pemikiran politik Jawa. Ricklefs menelusuri bagaimana teks-teks Jawa menyerap dan mengolah pengalaman perang suksesi, rivalitas dinasti, dan ketegangan antara klaim otoritas yang bersaing, sehingga narasi sejarah selalu berkelindan dengan pertarungan simbolik. Ricklefs melalui pembacaan itu mengajak kita memahami bahwa Babad Giyanti tidak dapat dipisahkan dari problem legitimasi yang melatarbelakanginya, karena teks tersebut lahir dalam situasi ketika otoritas harus dirasionalisasi dan dipresentasikan ulang. Yasadipura dalam konteks ini tampil sebagai elite literati yang menulis bukan sekadar untuk mengisahkan masa lalu, tetapi untuk menata masa depan politik Surakarta melalui pengendalian memori (Ricklefs 1992).

“Enlightened Javanese”: Yasadipura sebagai Intelektual Modern dalam Konteksnya Sendiri

Gagasan tentang “Enlightened Javanese” dalam konteks Yasadipura I bukanlah klaim sensasional yang menyamakan dirinya secara harfiah dengan Voltaire atau Kant, melainkan kerangka pembacaan yang membantu kita melihat abad ke-18 Jawa sebagai ruang intelektual yang reflektif dan sadar sejarah. M.C. Ricklefs melalui sintesis sejarahnya menilai Yasadipura I sebagai “the greatest of the pre-nineteenth-century authors,” dan Ricklefs menyebutkan keluasan karya-karyanya yang mencakup adaptasi epik, teks etika, karya bernuansa Islam, hingga kronik sejarah seperti Babad Giyanti. Ricklefs dengan daftar itu menunjukkan bahwa Yasadipura bukan figur satu-dimensi, melainkan intelektual yang bergerak lintas genre dan lintas kepentingan simbolik. Ricklefs dengan penilaian tersebut tidak sedang membangun mitos baru, melainkan menempatkan Yasadipura dalam horizon produksi pengetahuan yang kompleks, di mana sastra, agama, dan politik saling berkelindan (Ricklefs 2008).

Pembacaan ini menjadi kuat ketika Ricklefs secara konsisten memperlihatkan bahwa abad ke-18 Jawa adalah masa ketegangan politik, fragmentasi kekuasaan, dan perumusan ulang legitimasi, sehingga teks keraton harus dibaca sebagai respons intelektual terhadap krisis. Ricklefs dalam kajiannya tentang kesatuan dan perpecahan dalam pemikiran politik Jawa menunjukkan bahwa wacana tentang kekuasaan, harmoni, dan konflik tidak pernah sekadar metafisik, melainkan selalu terkait dengan pengalaman historis konkret. Ricklefs dengan pendekatan itu membantu kita melihat bahwa Yasadipura bekerja dalam tradisi yang sadar akan problem “unity and disunity,” yakni bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan secara simbolik di tengah realitas pembelahan dinasti. Ricklefs dengan demikian membuka kemungkinan untuk memahami Yasadipura sebagai intelektual abad ke-18 yang beroperasi dalam ruang pemikiran yang tidak kalah reflektif dibandingkan ruang intelektual lain di dunia pada periode yang sama (Ricklefs 1992).

Penilaian Ricklefs terhadap Yasadipura I sebagai penulis terbesar pra-abad ke-19 juga selalu disertai dengan kehati-hatian metodologis, karena Ricklefs mengingatkan bahwa ada problem atribusi yang harus diperiksa secara kritis. Ricklefs menegaskan bahwa sebagian karya yang dilekatkan pada Yasadipura mungkin memerlukan verifikasi ulang, sehingga kebesaran itu tidak boleh diterima tanpa penyaringan filologis dan historiografis. Ricklefs dengan sikap tersebut menunjukkan bahwa apresiasi akademik justru memperoleh bobotnya ketika ia dibangun di atas kesadaran akan batas-batas bukti. Ricklefs pada akhirnya memperlihatkan bahwa Yasadipura I dapat disebut “enlightened” bukan karena ia meniru Eropa, melainkan karena ia menulis dalam konteks yang sadar sejarah, sadar politik, dan sadar strategi naratif, sementara pengakuan atas kebesarannya tetap diletakkan dalam disiplin kritik yang ketat (Ricklefs 2008; Ricklefs 1997).

Spektrum Pembacaan Ricklefs

Spektrum karya Ricklefs memperlihatkan bahwa ia tidak pernah membaca Jawa semata-mata sebagai ruang politik formal, melainkan sebagai lanskap di mana sejarah, agama, kosmologi, dan kekuasaan saling menyusupi. Ricklefs dalam proyek panjangnya menelusuri proses Islamisasi, dinamika pembentukan aliran dan visi keagamaan, hingga kosmologi keraton yang membingkai relasi antara dunia kasat dan dunia tak-kasat. Ricklefs dalam Mystic Synthesis in Java menunjukkan bagaimana Islamisasi bukanlah proses linier, melainkan sintesis kompleks antara tradisi Jawa dan Islam, sehingga praktik religius, simbol kekuasaan, dan legitimasi politik tidak pernah sepenuhnya terpisah. Ricklefs dalam karya itu membantu kita memahami bahwa tradisi Jawa bergerak dalam medan negosiasi yang konstan antara ortodoksi, sinkretisme, dan otoritas keraton (Ricklefs 2006).

Pendekatan yang lebih tajam terhadap dimensi kosmologi-politik terlihat dalam The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726–1749, dimana Ricklefs meneliti bagaimana dunia yang “terlihat” dan “tak terlihat” menjadi bagian integral dari praktik kekuasaan. Ricklefs memperlihatkan bahwa visi mistik, praktik spiritual, dan keyakinan tentang intervensi gaib bukanlah residu irasional, melainkan bagian dari bahasa politik yang dipahami oleh elite Jawa abad ke-18. Ricklefs dengan pembacaan tersebut membongkar dikotomi sederhana antara rasionalitas dan mistisisme, karena dalam konteks Jawa keduanya justru menyatu dalam struktur legitimasi. Ricklefs melalui karya itu mengajak pembaca melihat bahwa keraton bukan hanya pusat administrasi, tetapi juga pusat produksi makna kosmologis (Ricklefs 1998).

Spektrum yang sama berlanjut dalam Islamisation and Its Opponents in Java dan Polarising Javanese Society, di mana Ricklefs menelusuri bagaimana visi keagamaan yang berbeda-beda membentuk polarisasi sosial dan politik di Jawa. Ricklefs menunjukkan bahwa Islamisasi dan resistensinya tidak sekadar persoalan teologi, tetapi juga pertarungan wacana yang berdampak pada struktur otoritas dan identitas kolektif. Ricklefs melalui karya-karya tersebut menegaskan bahwa perubahan religius selalu berkelindan dengan perubahan politik, sehingga setiap teks, praktik, dan simbol keagamaan memiliki implikasi historis. Ricklefs dengan demikian membangun lanskap besar yang memungkinkan kita membaca figur seperti Yasadipura I sebagai simpul di antara sejarah, sastra, politik, dan spiritualitas (Ricklefs 2007; Ricklefs 2012).

Kerangka besar yang dibangun Ricklefs itu membuat pembacaan terhadap Yasadipura I menjadi lebih komprehensif dan tidak terjebak pada dikotomi sempit antara “sejarawan” dan “mistikus.” Ricklefs membantu kita melihat bahwa Yasadipura masuk akal dipahami sebagai simpul yang mempertemukan dunia sejarah dengan dunia simbolik, karena karya-karyanya bergerak di wilayah kronik politik sekaligus teks etika dan religius. Ricklefs dalam sintesis sejarahnya menegaskan keluasan produksi intelektual Yasadipura, yang mencakup adaptasi epik, karya etika, dan kronik sejarah, sehingga posisinya tidak dapat dipisahkan dari dinamika religius dan politik abad ke-18 (Ricklefs 2008).

Pembacaan yang menyatukan “Ricklefs sang sejarawan” dengan “Ricklefs sang pembaca kosmologi-politik” pada akhirnya membuka ruang untuk memahami Yasadipura sebagai figur yang berdiri di persimpangan dunia “seen” dan “unseen.” Ricklefs melalui proyek besarnya menunjukkan bahwa dunia Jawa abad ke-18 tidak dapat dipahami hanya melalui arsip administratif atau kronik peristiwa, melainkan juga melalui simbol, ritual, dan visi kosmologis yang memberi legitimasi pada kekuasaan. Ricklefs dengan pendekatan tersebut memperkaya horizon analisis, karena ia tidak mereduksi tradisi Jawa menjadi eksotika spiritual, tetapi juga tidak menafikan dimensi spiritual sebagai faktor historis yang nyata. Yasadipura dalam lanskap ini tampil bukan sebagai pujangga yang melayang dalam kabut mistik, melainkan sebagai intelektual yang menulis dalam dunia yang sadar akan relasi antara yang tampak dan yang tak tampak, antara politik konkret dan kosmologi simbolik.

Menjaga Jarak dari Mitologi: Kritik sebagai Bentuk Apresiasi Ilmiah

Sikap Ricklefs terhadap Yasadipura I menunjukkan bahwa pembongkaran mitos tidak selalu berarti perendahan reputasi, melainkan dapat menjadi cara untuk mengokohkannya secara lebih bertanggung jawab. Ricklefs dalam “The Yasadipura Problem” secara eksplisit memperingatkan bahwa para sarjana modern mungkin telah “too uncritical in accepting this traditional view,” sehingga reputasi Yasadipura diterima sebagai warisan yang tak perlu diperiksa ulang. Ricklefs dengan pernyataan itu tidak sedang menolak kebesaran Yasadipura, melainkan menuntut agar kebesaran tersebut berdiri di atas dasar bukti sezaman dan analisis atribusi yang cermat. Ricklefs dengan demikian memisahkan tradisi keluarga dan legenda yang berkembang kemudian dari sumber kontemporer abad ke-18 yang dapat diverifikasi, sehingga figur Yasadipura dikeluarkan dari wilayah mitos dan ditempatkan kembali dalam ruang sejarah (Ricklefs 1997).

Langkah metodologis itu sekaligus memperlihatkan konsistensi Ricklefs ketika ia, dalam sintesis sejarahnya, tetap menyebut Yasadipura sebagai “the greatest of the pre-nineteenth-century authors,” tetapi segera menambahkan catatan tentang problem atribusi dan kebutuhan verifikasi. Ricklefs dalam konteks tersebut memuji keluasan karya Yasadipura—yang mencakup adaptasi epik, teks etika, karya religius, dan kronik sejarah—seraya mengingatkan bahwa sebagian atribusi masih memerlukan kehati-hatian filologis. Ricklefs dengan sikap itu menunjukkan bahwa apresiasi dan kritik bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua langkah yang saling melengkapi dalam kerja sejarah. Ricklefs menegaskan bahwa kebesaran yang tidak diuji hanya akan menjadi retorika, sedangkan kebesaran yang melewati kritik akan memiliki bobot intelektual yang lebih kokoh (Ricklefs 2008).

Rumus yang dapat ditarik dari pendekatan Ricklefs adalah bahwa penghormatan ilmiah menuntut jarak kritis terhadap objek yang dikaji. Ricklefs menghormati Yasadipura bukan dengan romantisasi, melainkan dengan pengujian ketat: memeriksa atribusi, membandingkan sumber, dan menilai kualitas historiografis teks. Ricklefs dengan pendekatan itu memperlihatkan bahwa tradisi Jawa tidak perlu dibela dengan cara membekukannya dalam aura kebesaran, melainkan dengan membiarkannya berdiri dalam terang analisis yang terbuka. Yasadipura dalam pembacaan Ricklefs justru tampil lebih kuat ketika ia tidak lagi dilindungi oleh kabut legenda, melainkan dihadirkan sebagai figur historis yang konkret, terbatas, dan sekaligus mengagumkan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan (Ricklefs 1997; Ricklefs 2008).

Kesimpulan: Implikasi—Yasadipura dan Modernitas Jawa

Figur Yasadipura I dalam pembacaan Ricklefs pada akhirnya tampil dalam dua lapis yang tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Ricklefs secara eksplisit menyebut Yasadipura I sebagai “the greatest of the pre-nineteenth-century authors,” suatu pengakuan yang menempatkannya pada puncak kanon sastra Jawa awal periode Surakarta. Ricklefs pada saat yang sama menegaskan bahwa reputasi tersebut harus melewati kritik atribusi dan verifikasi sumber, sehingga kebesaran itu tidak berdiri di atas pengulangan tradisi, melainkan di atas analisis historis yang disiplin. Ricklefs dengan dua langkah itu memperlihatkan bahwa pujian dan koreksi bukanlah kontradiksi, melainkan struktur argumentatif yang membentuk penghormatan ilmiah yang matang (Ricklefs 2008; Ricklefs 1997).

Implikasi dari pembacaan tersebut jauh melampaui satu nama dan satu teks, karena ia menyentuh cara kita memandang abad ke-18 Jawa secara keseluruhan. Jika Babad Giyanti dapat diuji silang dengan arsip VOC dan sumber sezaman lain, lalu terbukti akurat dalam banyak aspek, maka asumsi lama yang memandang historiografi Jawa sebagai sekadar kronik mitologis menjadi sulit dipertahankan. Ricklefs dengan rehabilitasi kritisnya menunjukkan bahwa teks keraton dapat berfungsi sebagai produksi pengetahuan historis, yang sadar konteks politik, sadar konflik, dan sadar strategi legitimasi. Ricklefs melalui langkah itu secara implisit mengajak kita meninggalkan gambaran Jawa abad ke-18 sebagai “dunia tradisional yang beku,” dan mulai melihatnya sebagai ruang intelektual yang dinamis, reflektif, dan produktif secara epistemik (Ricklefs 2018; Ricklefs 2008).

Pada kerangka yang lebih luas tentang penulisan sejarah sebagai kerja kuasa dan visi masa depan diperkuat oleh Nancy K. Florida dalam Writing the Past, Inscribing the Future, dimana penulisan sejarah Jawa dipahami sebagai tindakan yang menata memori sekaligus memproyeksikan otoritas. Florida menunjukkan bahwa teks bukan hanya cermin masa lalu, melainkan perangkat untuk membingkai masa depan dan mengatur horizon politik suatu komunitas. Perspektif tersebut membantu memperjelas bahwa Yasadipura, ketika menulis kronik dan teks etika dalam lingkungan keraton Surakarta, beroperasi dalam tradisi yang sadar akan dimensi performatif dari sejarah. Penulisan sejarah dalam konteks Jawa dengan demikian bukan pekerjaan pasif, melainkan praktik yang aktif membentuk legitimasi dan arah kolektif (Florida 1995).

Otoritas tradisi manuskrip dan genre sastra Jawa yang dikatalogkan secara komprehensif oleh Th. Pigeaud dalam Literature of Java, semakin menegaskan bahwa produksi teks di Surakarta bukanlah fenomena marginal, melainkan bagian dari lanskap literasi yang luas dan berlapis. Pigeaud memperlihatkan keragaman genre, fungsi, dan sirkulasi manuskrip yang menunjukkan bahwa dunia sastra Jawa memiliki struktur internal dan dinamika evolusi yang kompleks. Temuan tersebut memperkuat tesis bahwa Yasadipura tidak dapat dipahami sebagai anomali individual, melainkan sebagai simpul dalam jaringan literati yang hidup dan aktif. Yasadipura dalam konteks ini tampil sebagai salah satu arsitek modernitas Jawa awal, yakni modernitas yang tidak meniru Barat, tetapi lahir dari kemampuan reflektif untuk menata sejarah, mengolah legitimasi, dan menyusun narasi tentang dunia yang sedang berubah.

Penulis dalam konteks ini ingin menegaskan bahwa perdebatan tentang Yasadipura I sesungguhnya bukan hanya perdebatan tentang satu nama besar dalam sejarah sastra Jawa, melainkan perdebatan tentang cara kita memperlakukan masa lalu. Penulis melihat bahwa godaan terbesar dalam membaca tradisi adalah menjadikannya monumen yang steril dari kritik, padahal tradisi justru menjadi bermakna ketika ia terus-menerus diuji dan ditafsir ulang. Penulis memandang langkah Ricklefs sebagai pelajaran metodologis yang penting bagi para peneliti Indonesia hari ini, karena Ricklefs menunjukkan bahwa penghormatan terhadap warisan budaya tidak harus berbentuk glorifikasi, melainkan dapat berupa kerja analisis yang teliti dan jujur. Penulis meyakini bahwa justru melalui proses kritik yang ketat itulah figur seperti Yasadipura I tampil lebih manusiawi, lebih historis, dan sekaligus lebih agung dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis juga melihat bahwa pembacaan ulang terhadap Babad Giyanti membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang modernitas Jawa, yakni modernitas yang tidak lahir dari penolakan tradisi, melainkan dari kemampuan tradisi untuk merefleksikan dirinya sendiri. Penulis berpendapat bahwa abad ke-18 Jawa tidak layak lagi ditempatkan dalam kategori “pra-modern” yang statis, karena teks-teks keraton memperlihatkan kesadaran historis, kecakapan naratif, dan strategi legitimasi yang canggih. Penulis memandang bahwa pengakuan atas dimensi intelektual tersebut tidak berarti mengabaikan konteks kosmologi dan spiritualitasnya, tetapi justru mengakui bahwa rasionalitas dan simbolisme dapat hidup berdampingan dalam satu horizon kebudayaan. Penulis pada akhirnya ingin mengajak pembaca untuk melihat Yasadipura bukan sebagai bayangan romantik dari masa lalu, melainkan sebagai bagian dari percakapan panjang tentang kekuasaan, etika, dan sejarah yang masih relevan bagi Indonesia hari ini.

Penulis menutup esai ini dengan keyakinan bahwa tugas generasi akademik sekarang bukanlah memilih antara membela tradisi atau mengkritiknya, melainkan mengerjakan keduanya secara bersamaan dengan tanggung jawab intelektual. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa keberanian untuk menguji reputasi besar tanpa kehilangan rasa hormat adalah ciri kedewasaan ilmiah yang perlu terus dipelihara dalam studi-studi kebudayaan Indonesia. Penulis percaya bahwa ketika Yasadipura ditempatkan dalam terang kritik dan apresiasi yang seimbang, ia tidak menyusut, tetapi justru memperoleh dimensi baru sebagai intelektual yang bekerja di tengah krisis, menulis dalam bayang-bayang konflik, dan merumuskan legitimasi melalui bahasa. Dengan demikian berharap bahwa perbincangan tentang Yasadipura I dan pembacaan Ricklefs terhadapnya dapat menjadi pijakan untuk membangun tradisi penelitian yang lebih kritis, lebih terbuka, dan lebih percaya diri dalam membaca warisan intelektual Jawa sebagai bagian integral dari sejarah pemikiran dunia.

—-

DAFTAR PUSTAKA

Florida, N. K. (1995). Writing the past, inscribing the future: History as prophecy in colonial Java. Duke University Press.

Pigeaud, T. G. Th. (1967–1980). Literature of Java (Vols. I–III). Martinus Nijhoff.

Ricklefs, M. C. (1974). Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792: A history of the division of Java. Oxford University Press.

_____, (1992). Unity and disunity in Javanese political and religious thought of the eighteenth century. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 148(1), 1–27.

_____,  (1997). The Yasadipura problem. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 153(2), 273–283.

_____, (1998). The seen and unseen worlds in Java, 1726–1749: History, literature and Islam in the court of Pakubuwana II. Allen & Unwin.

_____, (2006). Mystic synthesis in Java: A history of Islamization from the fourteenth to the early nineteenth centuries. EastBridge.

_____, (2007). Polarising Javanese society: Islamic and other visions (c. 1830–1930). NUS Press.

_____, (2008). A history of modern Indonesia since c. 1200 (4th ed.). Palgrave Macmillan.

_____, (2012). Islamisation and its opponents in Java: A political, social, cultural and religious history, c. 1930 to present. NUS Press.

_____, (2018). Soul catcher: Java’s fiery prince Mangkunagara I, 1726–1795. NUS Press.

Yasadipura I. (1937–1939). Babad Giyanti (Bale Pustaka ed.). Bale Pustaka.

 

—-

*Eko Yuds, Teaterawan.