ARTSUBS: Ekosistem, Paradigma Kesenian dan Ketahanan Nasional

Oleh: Chrisman Hadi*

Pada 19 September hingga 8 November 2026, Balai Pemuda Surabaya akan menjadi ruang perjumpaan lebih dari seratus seniman dalam ARTSUBS 2026, pameran seni rupa kontemporer bertema Border, Threshold, Beyond. Penyelenggara bahkan secara eksplisit menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem seni yang berkelanjutan, sekaligus menghubungkan praktik artistik dengan kreativitas, kesadaran sosial, dan industri kreatif.

Tetapi ARTSUBS seharusnya dibaca lebih jauh daripada sekadar sebuah pameran besar.

Bagi Surabaya, ia dapat menjadi momentum untuk mengoreksi paradigma lama tentang kota ini. Selama puluhan tahun Surabaya lebih banyak dibayangkan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Sebuah kota tentu membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kota yang hanya sibuk menghitung investasi, perdagangan, gedung, jalan, pajak dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya berisiko hanya melahirkan manusia sebagai angka statistik.

Sebab setelah kebutuhan ekonomi terpenuhi — manusia tetap membutuhkan sesuatu yang lebih esensial: MAKNA hidup.

Dan salah satu ruang tempat manusia mencari dan menciptakan makna adalah seni.

Karena itu pembangunan kota tidak pernah cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kota juga membutuhkan infrastruktur kebudayaan. Jalan raya dapat mempercepat manusia berpindah tempat tetapi seni membuat manusia mengerti untuk apa perjalanan itu dilakukan. Gedung dapat menjadi penanda kemajuan ekonomi, tetapi karya seni menjadi penanda sejauh mana sebuah masyarakat mampu membaca dirinya sendiri.

Dalam pengertian itulah seni bukan sekadar hiburan.

Seni adalah bermakna Identitas sekaligus Martabat bagi sebuah kota.

*Seniman Jangan Terasing dari Pasarnya*

ARTSUBS juga penting dibaca dari perspektif ekosistem kesenian.

Salah satu persoalan klasik kesenian Indonesia adalah terputusnya hubungan antara seniman, karya, ruang apresiasi, publik, kolektor dan pasar. Seniman menciptakan karya tetapi sering kali tidak pernah benar-benar dipertemukan dengan masyarakat yang mungkin membutuhkan karya tersebut.

Akibatnya muncul paradoks: Masyarakat membutuhkan seni tetapi seniman justru sulit bisa hidup dari kesenian.

Di sinilah pameran seperti ARTSUBS memiliki posisi strategis. Ia menciptakan ruang perjumpaan. Seniman bertemu publik. Publik bertemu karya. Kolektor bertemu seniman. Kurator membangun wacana. Media memperluas percakapan. Dan pada titik tertentu berlangsung pula transaksi ekonomi.

Tidak perlu malu membicarakan pasar dalam kesenian.

Seniman juga manusia. Ia membutuhkan rumah, makanan, pendidikan bagi anak-anaknya, studio, material karya dan biaya untuk terus berkarya. Romantisisme bahwa seniman harus miskin agar tetap idealis justru merupakan cara berpikir yang telah lama seharusnya kita tinggalkan.

Yang harus dijaga bukan agar seniman menjauhi pasar tetapi bagaimana seniman memasuki pasar tanpa diperbudak pasar.

Idealisme artistik dan keberlangsungan ekonomi tidak harus ditempatkan sebagai dua kutub yang saling bermusuhan. Ekosistem seni yang sehat justru memungkinkan seorang seniman hidup secara layak dari karya yang ia hasilkan tanpa harus menggadaikan kebebasan kreatifnya.

ARTSUBS, paling tidak, sedang mencoba membuka kemungkinan itu.

*Dari “Pemborosan Anggaran” Menjadi Investasi Kebudayaan*

Persoalan berikutnya justru terletak pada paradigma pemerintahan.

Selama bertahun-tahun masih mudah kita menemukan pandangan birokratis bahwa kegiatan seni dan kebudayaan hanyalah kegiatan seremonial yang menghabiskan APBD: pameran dianggap biaya, pertunjukan dianggap biaya, festival dianggap biaya, subsidi kesenian dianggap biaya.

Cara pandang semacam ini lahir karena manfaat seni selalu dipaksa dihitung menggunakan kalkulator ekonomi jangka pendek.

Padahal bila dikelola secara benar, seni dan kebudayaan dapat membentuk suatu mata rantai ekonomi yang panjang: seniman, pekerja kreatif, kurator, desainer, pekerja panggung, galeri, percetakan, transportasi, perhotelan, kuliner, pariwisata, teknologi digital sampai perdagangan karya.

Maka anggaran kebudayaan seharusnya tidak semata-mata dipahami sebagai belanja tetapi sebagai investasi kebudayaan.

Negara-negara yang memahami hal ini telah lama menjadikan industri budaya sebagai instrumen ekonomi sekaligus kekuatan nasional.

Korea Selatan merupakan contoh paling terang. Pemerintah Korea secara resmi menempatkan K-content sebagai penggerak ekonomi dan national brand. Pada 2020 saja ekspor K-content Korea tercatat sekitar US$11,9 miliar bahkan melampaui ekspor peralatan rumah tangga dan panel display negara tersebut. Pemerintahnya memberikan dukungan terhadap film, drama sampai K-pop, termasuk dukungan bagi pertunjukan dan penetrasi musisi muda Korea ke pasar global.

K-pop dengan demikian bukan semata-mata musik.

Drama Korea bukan sekadar tontonan.

Film Korea bukan semata industri hiburan.

Di belakang semuanya terdapat sebuah ekosistem: kreativitas, industri, teknologi, diplomasi budaya dan kepentingan nasional.

*Dari Kesenian Menuju Ketahanan Nasional*

Pada titik inilah pembicaraan mengenai kesenian bersentuhan dengan ketahanan nasional.

Pengertian ketahanan nasional hari ini tidak mungkin lagi dibatasi pada berapa jumlah tank, kapal perang, pesawat tempur atau rudal yang dimiliki suatu negara.

Dalam dunia kontemporer, negara juga bertarung melalui citra, bahasa, musik, film, makanan, fesyen, teknologi, narasi sejarah dan kebudayaan populer.

Joseph Nye menyebut sebagian mekanisme itu sebagai soft power: kemampuan membuat bangsa lain tertarik dan menerima pengaruh kita tanpa harus dipaksa melalui kekuatan militer.

Korea memahami hubungan itu dengan sangat baik. Bahkan dalam dokumen pertahanannya pernah digunakan konsep “soft strong power”: negara maju yang kekuatan nasionalnya dibangun melalui kombinasi kemampuan ekonomi, kebudayaan, pengaruh internasional dan kekuatan negara.

Dengan demikian kebudayaan berada pada wilayah yang jauh lebih strategis daripada sekadar agenda hiburan.

Ketika anak-anak muda Indonesia mengenal Seoul lebih dahulu daripada kota-kota di negaranya sendiri; ketika mereka lebih mengenal aktor Korea dibanding seniman di kotanya; ketika musik, makanan, bahasa, fesyen bahkan standar kecantikan sebuah bangsa asing perlahan menjadi referensi keseharian kita—sesungguhnya sedang berlangsung penetrasi kebudayaan.

Tidak ada yang salah dengan menikmati K-pop, drakor, film Jepang ataupun drama China. Pertukaran budaya merupakan bagian tak terhindarkan dari peradaban global.

Masalah muncul ketika pertukaran berubah menjadi hubungan satu arah: Kita menjadi konsumen kebudayaan bangsa lain tanpa memiliki kemampuan yang seimbang untuk memproduksi, mendistribusikan dan membangun kebudayaan kita sendiri.

Di situlah persoalan kebudayaan berubah menjadi persoalan ketahanan nasional.

Sebuah bangsa yang kehilangan kemampuan menciptakan narasinya sendiri perlahan akan membaca dirinya menggunakan kacamata bangsa lain.

*ARTSUBS dan Paradigma Baru Surabaya*

Karena itu ARTSUBS semestinya tidak berhenti sebagai kalender tahunan pameran seni rupa.

Ia harus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem.

Dari sana bisa tumbuh pasar seni, pendidikan apresiasi, regenerasi kolektor, galeri, kritikus, kurator, pekerja kreatif, pariwisata budaya dan jejaring internasional. Pemerintah kota tidak harus menjadi seniman, kurator ataupun pedagang karya. Tetapi pemerintah mempunyai tanggung jawab menciptakan ekosistem yang memungkinkan semuanya tumbuh.

Inilah paradigma yang perlu dibangun.

Pemerintah jangan selalu bertanya: “Berapa uang yang habis untuk kesenian?”

Pertanyaannya seharusnya dibalik:

*Berapa besar kerugian sebuah kota bila tak memiliki ekosistem kesenian?*

Sebab kota tanpa seni mungkin tetap dapat menjadi kaya.

Tetapi ia akan menjadi kota yang kehilangan imajinasi.

Dan masyarakat yang kehilangan imajinasi akan kehilangan kemampuan membayangkan masa depannya.

ARTSUBS karena itu dapat dibaca sebagai sebuah laboratorium kecil mengenai bagaimana Surabaya mulai melihat kesenian bukan sebagai ornamen pembangunan, melainkan salah satu fondasinya.

Ekonomi membuat sebuah kota bertahan hidup.

Teknologi membuatnya bergerak lebih cepat.

Tetapi kebudayaan menentukan ke mana ia hendak pergi.

Dan seni membuat manusia tetap menjadi manusia sepanjang perjalanan itu.

Maka apabila selama ini warga Surabaya begitu mudah “dijajah” oleh K-pop, drakor, drachin dan drajep, barangkali mulai 19 September nanti tidak terlalu buruk kalau kita mencoba bentuk penjajahan yang lain:

Daripada dijajah Drakor, Drachin en Drajep sesekali bolehlah Surabaya dijajah ARTSUBS.

*Chrisman Hadi, Ketua Dewan Kesenian Surabaya